REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak provinsi lain di Indonesia ikut mengoptimalkan pemanfaatan subsidi pembelian kendaraan listrik seperti yang telah dimulai di wilayahnya untuk menekan efek pemanasan global.
"Memang isu ini kurang viral ya, tapi poinnya adalah untuk mencegah 'kiamat planologis', 'kiamat klimatologis'," kata Ridwan Kamil seusai menjadi pembicara dalam Talkshow Transisi Energi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (5/7/2023) lalu.
Menurut Ridwan, di Jawa Barat gerakan itu telah dimulai antara lain dengan menghentikan pembelian kendaraan dinas berbahan bakar minyak (BBM) dan menggantinya dengan kendaran listrik.
"Jawa Barat mulai tahun ini tidak boleh lagi beli mobil (dinas), hanya sewa dan sewanya adalah mobil listrik. Saya sudah memberi pengganti 20 sampai 30 mobil listrik dinas, mungkin Jawa Barat provinsi pertama," kata dia.
Di Jawa Barat saat ini juga telah berdiri sejumlah bengkel resmi yang mampu mengonversi kendaraan bensin menjadi listrik. Selain konversi kendaraan BBM ke listrik, Ia berharap gerakan prolingkungan lainnya termasuk penanaman pohon terus digaungkan untuk menekan dampak pemanasan global.
"Peran media adalah rajin mengedukasi hal-hal penting seperti ini jangan sampai kebablasan, kita kena banjirnya, kena panasnya, kena gagal panennya sehingga pencegahan-pencegahan, penanaman pohon, tindakan-tindakan prolingkungan harus diviralkan," ujar Ridwan Kamil yang juga Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan ini.
Dia menuturkan bahwa penggunaan motor atau mobil listrik bisa berkontribusi menurunkan 7 persen emisi karbon meskipun energi utamanya dari PLN yang sebagian besar masih bersumber dari batu bara. "Itu pun sudah menurunkan 7 persen emisi, apalagi kalau sumber listriknya nanti sudah energi terbarukan maka semakin berlipat menurunkan emisi," kata dia.
Pria yang acap disapa Kang Emil ini berharap tidak ada lagi polemik yang mempertentangkan antara urgensi subsidi kendaraan listrik dengan subsidi transportasi umum.
Menurutnya, baik kendaraan listrik maupun transportasi umum sama-sama perlu diberikan subsidi. "Jadi dua-duanya terus diurusin, diperbanyak dengan menggunakan subsidi dari APBN dan sebagainya, tapi kan juga mayoritas masih menggunakan motor, mobil-mobil pribadi sehingga itu juga harus diedukasi, diinsentifkan mengubah ke kendaraan listrik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika