REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Vietnam telah meluncurkan inspeksi ke situs web penyelenggara tur grup K-pop, Blackpink, menjelang konsernya di Hanoi. Inspeksi dilakukan berdasarkan kritik dari penggemar yang menunjukkan ada peta Laut Cina Selatan, dengan batas-batas yang disengketakan dalam situs web penyelenggara tur tersebut.
Kontroversi ini mengikuti keputusan Vietnam untuk melarang film "Barbie", karena sebuah adegan yang diduga menampilkan sembilan garis putus-putus yang digunakan dalam peta Cina untuk mengilustrasikan klaim Beijing atas wilayah Laut Cina Selatan. Petak-petak ini dianggap Vietnam sebagai landas kontinennya.
Kementerian Kebudayaan Vietnam pada Rabu (5/7/2023) mengatakan, pihaknya telah memerintahkan pemeriksaan situs web penyelenggara konser Blackpink untuk memverifikasi kecurigaan bahwa penyelenggara mempromosikan garis putus-putus terkait Laut Cina Selatan.
Kementerian Kebudayaan tidak segera menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan hasil pemeriksaan. Penyelenggara asal Cina, iME Entertainment dan agensi Korea Selatan YG Entertainment yang mengelola Blackpink, tidak segera memberikan komentar.
Langkah Kementerian Kebudayaan itu menyusul aduan dari pengguna internet Vietnam yang menyoroti sembilan garis putus-putus di situs web penyelenggara.
"Membeli dua tiket untuk saya dan teman kencan saya. Kemudian melihat cow-tongue (frasa yang digunakan Vietnam untuk menggambarkan garis putus-putus di Laut Cina Selatan), dan berhenti. Saya (seorang) patriot," tulis Tu Anh Xinh, seorang penggemar Blackpink di Facebook.
Blackpink akan tampil di Vietnam untuk pertama kalinya pada 29-30 Juli, setelah diberikan lisensi pemerintah yang meminta penyelenggara untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang kegiatan pertunjukan. Situs web penyelenggara tidak dapat diakses pada Kamis (6/7/2023). Tetapi versi cache yang dilihat oleh Reuters dan terakhir diperbarui pada tanggal 4 Juli, menunjukkan sembilan garis putus-putus yang samar-samar yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan.
Vietnam dan Cina telah lama memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih atas Laut Cina Selatan yang berpotensi kaya energi di jalur air. Negara Asia Tenggara itu berulang kali menuduh kapal Cina melanggar kedaulatannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika