REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- BPJS Ketenagakerjaan bersinergi PT Pos Indonesia untuk mendukung kemudahan. Yakni, mulai dari pendaftaran menjadi peserta hingga pembayaran iuran. 

Kerja sama tersebut sudah berjalan hampir dua tahun dan untuk mengevaluasi kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia menggelar rapat monitoring dan evaluasi di Gedung Pos Regional III Bandung, beberapa waktu lalu.

Hadir di rapat tersebut, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris, dan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto.

Kerja sama dua instansi ini dinilai apik  dalam hal memberikan kemudahan proses pendaftaran dan pembayaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kini sudah 42 ribu pekerja yang menggunakan kemudahan layanan ini.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto, kerja sama yang sudah berlangusung ini cukup baik. BPJS Ketenagakerjaan melihat keberadaan kantor pos yang banyak tersebar di seluruh Indonesia bisa dimanfaatkan untuk memudahkan bagi siapa saja yang belum menjadi peserta untuk mendaftar.

"Saat ini kan pekerja di sektor informal di Jabar yang sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan baru 700.000 jadi masih relatif kecil. Oleh karena itu kenapa kita bekerja sama dengan PT Pos karena punya punya tujuan yang sama untuk melakukan digitalisasi di kelompok usaha-usaha kecil mikro," ujar Romie, Jumat (7/6/2023).

Romie menjelaskan, dengan bekerja sama bersama PT Pos maka pertama pihaknya bisa memanfaatkan bagaimana keberadaan kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Barat.

"Apalagi menyasar kepada sektor yang bukan terima upah atau sektor informal sehingga kerjasama ini juga saling menguntungkan," katanya.

Menurutnya, Pos juga memiliki target untuk melakukan digitalisasi bagi kelompok-kelompok usaha kecil mikro dan disatu sisi BPJamsostek juga menyiapkan pada kelompok informal untuk perlindungan bekerja.

"Jadi sekaligus ini manfaat yang muncul benefit untuk kedua belah pihak. Jadi selain mendapatkan akuisis di PT Pos tapi kami juga dapat memberikan perlindungan yang dilakukan oleh agen-agen atau pun kantor-kantor pos yang tersebar di khususnya di Jawa Barat," paparnya.

Sementara menurut Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin, kerja sama dengan PT Pos Indonesia ini sejak akhir tahun 2021 telah membawa banyak kemudahan khususnya bagi calon peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berada di pedesaan.

“Jadi, hari ini, kita bertemu dengan PT Pos untuk melihat sejauh mana efektivitas kerja sama di antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos. Tentu kami berterima kasih kepada PT Pos karena dengan kerja sama ini setidaknya hampir 42 ribu pekerja bisa mendaftar lewat kantor-kantor Pos yang tersebar di seluruh kecamatan di tanah air,” papar Zainudin.

Selama tahun 2022, jumlah transaksi yang terjadi di seluruh Kantor Pos & Outlet adalah sebanyak 249.953 transaksi. Jumlah tersebut terdiri dari pendaftaran pekerja bukan penerima upah (BPU) dan pembayaran iuran untuk peserta BPU serta pekerja penerima upah (PU).

“Jadi, ternyata masih banyak peserta dan calon peserta kami yang berada di pelosok desa yang masih menyukai cara-cara konvensional atau cara fisik dalam mendaftar ataupun membayar iuran. Kami akan terus tingkatkan fleksibilitas ini agar kapanpun dan di manapun pekerja ingin mendaftar, semua kanal BPJS Ketenagakerjaan tersedia,” papar Zainudin.