Jumat 07 Jul 2023 18:00 WIB

Legislator Minta Pemerintah Cegah Meluasnya Wabah Antraks

Legislator meminta pemerintah melakukan mitigasi cegah meluasnya wabah antraks.

Rep: Febrianto A Saputro/ Red: Bilal Ramadhan
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Gunungkidul bersiap melakukan penyemprotan dekontaminasi bakteri aktraks di Dusun Jati, Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta, Jumat (7/7/2023).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Gunungkidul bersiap melakukan penyemprotan dekontaminasi bakteri aktraks di Dusun Jati, Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta, Jumat (7/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti soal merebaknya kasus antraks di Gunung Kidul. Kurniasih mengatakan perlu dilakukan  upaya menyeluruh untuk memeriksa hewan ternak di wilayah di Gunung Kidul DIY dan memastikan kesehatannya.

Sebab antraks merupakan penyakit yang menular dari hewan ke manusia, bukan dari manusia ke manusia. Menurutnya upaya tersebut untuk mencegah penularan antraks lebih luas ke manusia.

Baca Juga

"Yang pertama perlu dilakukan tes adalah di kecamatan yang paling terdampak lalu bisa menyisir ke wilayah-wilayah sekitarnya untuk memastikan hewan ternak di Gunung Kidul benar-benar sehat dan bebas antraks," kata Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).

Menurutnya pemeriksaan hewan ternak juga penting karena di wilayah Gunung Kidul, hewan ternak sudah menjadi harta kekayaan masyarakat. Sehingga adanya peristiwa mengonsumsi daging hewan yang terkena antraks salah satu penyebabnya adalah rasa memiliki yang kuat akan harta kekayaan yang hilang begitu saja. 

"Itu nanti sudah kaitannya dengan sosiologi dan kebiasaan masyarakat di sana. Maka disini peran pemerintah bisa masuk, bisa tidak membuat regulasi untuk ganti rugi hewan ternak yang mati karena antraks. Apalagi jika sudah menyebabkan kematian manusia yang bisa masuk kategori KLB," kata dia. 

Ia menuturkan komitmen pemerintah untuk masuk dan melakukan ganti rugi ini penting sebagai bagian dari pencegahan penularan antraks dari hewan ke manusia. 

"Apalagi infonya tindakan konsumsi hewan yang terkena penyakit itu juga terkait adat karena budaya saling menanggung antarwarga agar yang memiliki hewan ternak tidak merugi. Disini pemerintah perlu masuk, memberikan jaminan untuk mengatasi wabah dengan komitmen asuransi hewan ternak," ungkap dia.

Kurniasih juga menyebut salah satu bentuk manfaat adanya mandatory spending dalam RUU Kesehatan adalah adanya kepastian anggaran dalam penanggulangan pandemi atau meluasnya wabah. Termasuk bisa menanggung hewan ternak warga jika terjadi pandemi atau wabah.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement