REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negosiasi dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Ia berharap persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.
Diketahui, KKB sempat mengancam akan menembak mati Mehrtens dan berakhir dengan rencana pemenuhan uang tebusan sebesar Rp 5 miliar. Upaya pembebasan juga tidak boleh merendahkan harga diri bangsa.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," ujar Meutya lewat keterangannya, Sabtu (8/7/2023).
Ia sendiri memahami urgensi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) tersebut. Pemerintah dan aparat keamanan diyakini juga telah melakukan berbagai upaya strategis dalam upaya pembebasannya.
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera," ujar Meutya.
Terlepas dari persoalan penyanderaan itu, ia juga meminta pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.
"Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan," ujar politikus Partai Golkar itu.
Di samping itu, ia mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil. Hal ini guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.
"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi," ujar Meutya.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pemerintah siap memenuhi permintaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) demi bisa membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang menjadi sandera sejak 7 Februari 2023. Yudo menegaskan, TNI dalam menggelar operasi tetap mengutamakan keselamatan nyawa pilot asal Selandia Baru tersebut.
Yudo merespons adanya informasi jika KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat untuk membebaskan pilot tersebut. "Ya kalau permintaannya itu ya kita penuhi demi keselamatan semuanya," ujar Yudo dalam keterangannya di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika