REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG - Menyandang predikat daerah pemilik kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara hingga penyumbang penerimaan negara paling tinggi dari sektor pajak industri, tak lantas menjamin pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi berjalan optimal.

Dihuni 7.339 perusahaan dengan 11 kawasan industri besar, realisasi pembangunan infrastruktur di wilayah itu masih jauh tertinggal dari hiruk pikuk mesin produksi. Perbedaan tersebut makin terasa saat pengendara melintasi sejumlah ruas kabupaten yang tak semulus jalan kawasan industri.

Kondisi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan sederet kepala daerah yang pernah menjabat pun tidak mampu menuntaskan persoalan dasar itu. Bahkan justru semakin menambah daftar panjang pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemimpin berikutnya.

Di sisi lain, program akselerasi pembangunan infrastruktur Pemerintah saat ini telah menyentuh sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk proyek strategis nasional yang melintasi Kabupaten Bekasi, sebagai jalur perekonomian utama koridor timur Jakarta atau wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta.

Namun mengapa daerah tujuan primadona pencari kerja di Indonesia itu masih menyisakan permasalahan paling mendasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat? Persoalan serupa pernah dialami Provinsi Lampung beberapa waktu lalu hingga heboh di jagat media sosial.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan butuh anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan sekitar 8.000 usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.

"Sementara, postur pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dipastikan tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan masyarakat mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang hanya berkisar Rp6-7 triliun per tahun," kata Dani.

Pemerintah daerah setempat pun memutar otak demi memenuhi kebutuhan dasar yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu program prioritas.

Sejumlah opsi diupayakan mulai dari implementasi program percepatan pembangunan, optimalisasi penambahan pendapatan daerah, juga mendorong kontribusi dunia usaha. Termasuk pengajuan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat meski hingga kini belum terealisasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika