Ahad 09 Jul 2023 20:26 WIB

RSF Tuduh Militer Sudan Bunuh 31 Warga Sipil dengan Serangan Udara

RSF mengutuk serangan udara yang sengaja dilakukan

Asap mengepul di atas kota selama pertempuran yang sedang berlangsung antara tentara Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Khartoum, Sudan, (19/4/2023). Perebutan kekuasaan meletus sejak 15 April antara tentara Sudan yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan paramiliter dari Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mengakibatkan setidaknya 200 kematian menurut asosiasi dokter. di Sudan.
Foto: EPA-EFE/STRINGER
Asap mengepul di atas kota selama pertempuran yang sedang berlangsung antara tentara Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Khartoum, Sudan, (19/4/2023). Perebutan kekuasaan meletus sejak 15 April antara tentara Sudan yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan paramiliter dari Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mengakibatkan setidaknya 200 kematian menurut asosiasi dokter. di Sudan.

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pasukan Dukungan Sudan (RSF) menuduh tentara Sudan menewaskan 31 warga sipil dalam serangan udara di kota Omdurman di sebelah barat ibu kota Khartoum.

RSF mengutuk serangan udara yang sengaja dilakukan milisi teroris ekstrimis pimpinan (kepala militer Abdel Fattah) al-Burhan, kata kelompok itu.

"Serangan mengerikan yang dirancang Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan didukung sisa-sisa rezim sebelumnya terhadap penduduk Lapangan 22, Dar Al-Salam, Umbada itu, secara tragis merenggut 31 nyawa dan melukai sejumlah warga sipil," tambah RSF.

Namun militer Sudan mengungkapkan sejumlah anggota RSF tewas dalam operasi militer di Omdurman.

Militer Sudah mengatakan bahwa sejumlah kendaraan lapis baja juga dihancurkan.

Sudan diporakporandakan oleh pertempuran antara militer dengan RSF sejak April sehingga tiga ribu warga sipil tewas dan ribuan lainnya luka.

Organisasi Migrasi Internasional (IOM) memperkirakan sekitar tiga juta orang mengungsi akibat konflik itu.

Sejumlah kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Arab Saudi dan Amerika Serikat gagal mengakhiri kekerasan di Sudan.

Sudan tidak memiliki pemerintahan fungsional sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintah transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat yang disebut kekuatan-kekuatan politik sebagai "kudeta"

Masa transisi yang dimulai Agustus 2019 setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan, akan berakhir ketika pemilihan umum digelar awal 2024.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement