Senin 10 Jul 2023 16:33 WIB

Setelah Perlawanan Jenin, Biden Sebut Pemerintah Palestina tak Lagi Punya Kredibilitas

Israel akan bekerja untuk mencegah bubarnya Otoritas Palestina.

Mobil rusak dan puing-puing di jalan setelah serangan tentara Israel di kota Jenin, Tepi Barat, (5/7/2023).
Foto: EPA-EFE/ALAA BADARNEH
Mobil rusak dan puing-puing di jalan setelah serangan tentara Israel di kota Jenin, Tepi Barat, (5/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Buntut serangan militer Israel ke kamp pengungsi Jenin, Tepi Barat, AS menyebut Otoritas Palestina tak lagi punya kredibilitas. Serangan ke Jenin menurut Israel untuk memberangus kelompok perlawanan di sana. 

Jenin menjadi basis Hamas, Jihad Islam, dan Brigade Jenin yang dianggap Israel sebagai teroris. Gedung Putih membela Israel dengan menyatakan berhak melindungi warganya dari serangan teroris meski menyebabkan 12 orang meninggal termasuk empat anak-anak. 

Baca Juga

‘’Palestina telah kehilangan kredibilitasnya, bukan hanya karena apa yang telah Israel lakukan. Nomor satu, mereka kehilangan kredibilitas dan nomor dua, Palestina menctiptakan ruang kosong bagi ekstremisme,’’ kata Presiden AS Joe Biden dalam wawancara dengan CNN yang disiarkan Ahad (9/7/2023). 

Menurut Biden, persoalan di Tepi Barat saat ini tidak semuanya Israel.’’Namun mereka bagian dari masalah yang ada sekarang ini,’’ katanya merujuk anggota kabinet nasionalis yang terus memperluas permukiman ilegal Yahudi.  

Ahad lalu, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan, Israel akan bekerja untuk mencegah bubarnya Otoritas Palestina yang selama ini didukung Barat. Namun, tak diungkapkan langkah apa saja yang akan ditempuh Israel. 

Israel meningkatkan operasi militer terhadap kelompok perlawanan bersenjata di Tepi Barat, di mana Pemerintah Palestina yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas memiliki otonomi terbatas. Pemerintah Abbas dianggap lemah dalam menghadapi ratusan kelompok perlawanan. 

Pemerintahan Abbas juga tak bisa mencegah perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat. Kantor Netanyahu menyatakan, meski bukan keputusan bulay kabinet keamanannya akan mencegahnya bubarnya pemerintahan Palestina. 

Pemerintahan koalisinya melibatkan partai sayap kanan yang menentangkan berdirinya negara Palestina. Dalam pemungutan suara kabinet keamanan, delapan orang setuju, satu menentang, dan satu lainnya abstain. 

Nantinya, Netanyahu dan menteri pertahanan akan menyusun langkah-langkah untuk menstabilkan situasi sipil Palestina. Meski demikian belum diungkapkan langkah spesifik seperti apa yang akan mereka tempuh. 

Dibentuk 30 tahun lalu.....

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement