REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri  menilai pernyataan Presiden Jokowi soal konflik di Papua, jauh dari realita. Pernyataan ini dinilai bisa melukai keluarga korban.

"Kami menilai Pernyataan Presiden Jokowi ini sama sekali jauh dari realitas yang terjadi. Pernyataan presiden ini sulit di pahami, dimengerti dan bahkan menyakitkan bagi para korban kekerasan dan pelanggaran HAM,” kata Al Araf, dalam siaran pers, Senin (10/7/2023).

Sebelumnya Presiden Jokowi berpandangan bahwa konflik Papua adalah konflik yang kecil dan jangan di besar besarkan. Pernyataan presiden itu disampaikan kepada media beberapa waktu lalu.

Menurut Gufron, fakta yang terjadi di Papua, hingga kini, konflik masih terus berlansung. Korban jiwa baik warga sipil, anggota  TNI, Polri masih berjatuhan. Pada 2021-2022 saja, menurutnya, warga sipil, anggota tni dan Polri yang meninggal sudah di atas 50 orang. "Belum lagi tahun tahun sebelumnya, korban kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi di Papua,” ungkap Gufron.

Selain itu, lanjut dia, konflik di Papua juga diwarnai dengan terdapatnya pengungsi, impunitas yang terus berlangsung dimana pelaku pelanggaran HAM  bebas dari penghukuman, soal sandera yang belum kunjung bebas, penangkapan sewenang wenang pada aktifis demokrasi di Papua dan masalah lainnya.

"Presiden perlu berkaca lagi dan memahami serta mendalami konflik yang terjadi di Papua,” paparnya.

Jika presiden menganggap warga sipil tewas dan pelakunnya tidak mendapatkan hukuman adalah hal yang kecil , kata Gufron,   hal itu bukan hanya melukai korban tetapi melukai masyarakat luas. Di dalam negara hukum, ada kondisi impunitas di dalam suatu wilayah akan tetapi presidenya bilang hal itu hal kecil maka hal ini sangat memprihatinkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika