REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp 134,2 triliun pada semester I 2023. Nilai tersebut tumbuh 11,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp120,8 triliun.

"Belanja pegawai K/L dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, juga pembayaran THR dan gaji ke-13," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Realisasi gaji dan tunjangan pegawai tercatat sebesar Rp 90,4 triliun, naik 12,5 persen yoy dari Rp 80,4 triliun pada semester I 2022. Sementara realisasi tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur, dan lain sebagainya tercatat sebesar Rp 43,8 triliun, tumbuh 8,4 persen dari Rp 40,4 triliun.

Adapun realisasi belanja K/L secara menyeluruh tercatat sebesar Rp 417,2 triliun atau 41,7 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.000,8 triliun. Realisasi belanja K/L semester I 2023 tumbuh 5,9 persen dari catatan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 393,8 triliun.

Realisasi tersebut juga mencakup belanja barang sebesar Rp 147,4 triliun dan belanja modal sebesar Rp 62,0 triliun.

Adapun realisasi belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 474,4 triliun, terdiri dari manfaat pensiun sebesar Rp 87,5 triliun, subsidi energi dan non energi sebesar Rp 95,8 triliun, serta kewajiban pemerintah atas penyediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam negeri sebesar Rp 66,1 triliun.

Dengan demikian, total realisasi belanja pemerintah pusat adalah Rp 891,6 triliun, sekitar 39,7 persen dari APBN yang sebesar Rp 2.246,5 triliun. Bila digabung dengan realisasi transfer ke daerah yang sebesar Rp 364,1 triliun, maka total belanja negara pada periode semester I 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun. Nilai tersebut mencakup 41 persen dari APBN yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika