REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar harus segera mengambil sikap terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, ketidakjelasan partainya, membuat kader-kader tersebut seakan terpaksa mendukung Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres).
Ia mengatakan, rakyatlah yang menjadi pemilih dalam kontestasi nasional mendatang. Sedangkan ia sendiri mengakui, hingga saat ini elektabilitas Airlangga tak pernah lebih dari 1 persen.
"Ini harus diakhiri lah pembodohan-pembodohan ini, pembodohan kader, jadi kader-kader partai ini nanti jadi kader palsu semua ini. Hatinya tidak mendukung, tapi mulutnya 'Airlangga presiden', tapi hatinya enggak," ujar Ridwan kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
"Ini membuat kader-kader Partai Golkar menjadi kader-kader palsu-palsu, nah ini tidak bagus pendidikan politik seperti ini," sambungnya menegaskan.
Dewan Pakar Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono sendiri sudah menggelar rapat pada Ahad (9/7/2023). Rapat tersebut membahas ketidakjelasan sikap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga terkait Pilpres 2024.
Jangan sampai, ketidakjelasan sikap Partai Golkar saat ini berdampak kepada elektoral partainya jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebab, saat ini Dewan Pakar Partai Golkar melihat adanya keloyoan pengurus-pengurus di daerah dalam menjalankan mesin politiknya.
"Karena ini kan banyak pendukungnya, pengurusnya juga banyak di daerah-daerah kan menunggu sinyal itu, kalau tidak diberi sinyal, mereka diam. Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah, itu membuat partai ini menjadi loyo," ujar Ridwan.
Dewan Pakar Partai Golkar juga menangkap banyaknya aspirasi terkait dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Namun jelasnya, keputusan terkait Pilpres 2024 berada di tangan Airlangga dan DPP Partai Golkar.
"Kalau pendapat-pendapat (mendukung Prabowo) saya kira banyak, sudah beredar di berita-berita, tapi semuanya kan bukan keputusan partai. Partai sampai hari ini belum keputusan, kalau mau merapat ke A, B, C, mungkin sudah digilir semuanya merapat ke mana-mana," ujar anggota Komisi VII DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika