REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pos Indonesia siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2024 dengan mengerahkan lebih dari 4.500 titik Kantor Pos di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kalaupun kecamatan yang belum ada Kantor Pos, kami kerja sama kemungkinan BUMN ataupun kerja sama dengan gudang-gudang milik swasta," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Faizal menjelaskan, seluruh Kantor Pos tersebut dapat dimanfaatkan sebagai gedung utama/transit, pusat distribusi dan tempat pelipatan surat suara yang dapat digunakan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu.
Khusus untuk layanan logistik di daerah 3T, Pos Indonesia memiliki 2.367 kantor cabang pembantu yang turut berada di kecamatan-kecamatan yang ada di lingkup 3T. Meski belum berada di seluruh kecamatan 3T, sejumlah kantor cabang pembantu biasanya mampu mengelola pendistribusian untuk dua hingga tiga kecamatan.
Pos Indonesia juga berencana menambah 1.100 kantor tambahan pada 2023 ini yang berstatus perluasan kantor cabang pembantu. Kantor tambahan tersebut akan berlokasi di kecamatan-kecamatan baru yang belum terdapat kantor cabang pembantu Pos Indonesia.
Pengadaan kantor perluasan tersebut disampaikan Faizal akan mendapat subsidi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp 350 miliar.
"Kalau untuk yang untung, keluar, tidak disubsidi. Tapi, yang rugi yang masih di wilayah terpencil itu ada subsidi Rp 350 miliar untuk subsidi kantor cabang yang tidak ada pesaing dan satu-satunya keberadaan pos mewakili Indonesia hadir," ujarnya pula.
Faizal menyampaikan, Komisi Pemilihan Umum telah membagi distribusi logistik Pemilu 2024 menjadi sembilan paket dengan rincian delapan paket di domestik dan satu paket ke 128 negara di berbagai titik di dunia. Untuk delapan paket domestik, seluruhnya berada dalam satu area atau provinsi yang berdekatan. Namun, khusus untuk paket tiga terdiri dari berbagai area, yakni DKI Jakarta, Banten, dan seluruh Papua.
"Tentu saja kami dari BUMN akan mengikuti semua paket ini di klaster logistik," ujarnya pula.
Adapun sebelumnya Pos Indonesia resmi ditunjuk sebagai partner resmi atau verified vendor logistik pemilu untuk kiriman domestik dan internasional pada Pemilu 2004 dan 2009. Sedangkan pada Pemilu 2014 dan 2019, Pos Indonesia berkontribusi dalam logistik untuk beberapa kiriman domestik dan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika