REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pertemuan aktivis-aktivis LGBT se-ASEAN di Jakarta menuai kekhawatiran di publik. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai, pemerintah harus bergerak cepat untuk mencegah pertemuan itu terjadi.

Dia mengatakan, di negeri timur seperti Indonesia ini ada yang namanya prinsip-prinsip dalam kita berbangsa dan bernegara. Sukamta mengingatkan, ada Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka itu, dia menekankan, tidak ada tempat di Indonesia ini bagi apapun kegiatan-kegiatan yang mendatangkan murka dari Tuhan karena bertentangan perintah-Nya. Sukamta merasa, itu turut diyakini semua pemeluk agama.

"Saya yakin tidak ada satupun agama yang resmi di negeri ini yang membolehkan perilaku seks sesama jenis," kata Sukamta kepada Republika, Selasa (11/7).

Undangan terkait rencana pertemuan itu sendiri sudah beredar di media sosial. Termasuk, disebarkan ASEAN Sogie Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial dari Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB.

Pertemuan disebut mengusung tajuk ASEAN Queer Advocacy Week (AAW). Walau belum menyebutkan lokasi kegiatan, tapi mereka telah memberi informasi apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama lima hari pada Juli itu.

Terkait itu, Sukamta meminta pemerintah sigap dan bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Sebab, politisi PKS ini melihat, pembiaran apalagi pemberian izin akan jadi preseden buruk pemerintah.

"Sebaiknya pemerintah tidak mengizinkan ini berlaku dan menjadikan pemerintahan Presiden jokowi menjadi preseden buruk bagi yang pertama mengizinkannya," ujar Sukamta.

Kabar soal rencana pertemuan aktivis-aktivis maupun komunitas-komunitas LGBT ASEAN di Jakarta itu telah menuai reaksi keras dari tokoh-tokoh. MUI turut angkat suara meminta aparat bergerak cepat lakukan pencegahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika