REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rangkaian Pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (AMM) diselenggarakan di Jakarta, 10-14 Juli 2023. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut kedatangan para Menlu ASEAN pada Selasa (11/7/2023), menjelang Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-56 di Jakarta.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn tiba lebih awal, diikuti Menlu Filipina Enrique A Manalo, Menlu Timor Leste Bendito Freitas, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, dan Menlu Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof.

Dari 10 negara anggota ASEAN, hanya Myanmar yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut, menyusul keputusan organisasi regional itu untuk tetap mengecualikan perwakilan politik Myanmar dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi akibat sikap junta yang tak kunjung menerapkan Konsensus Lima Poin.

Melalui penyelenggaraan AMM ke-56, Indonesia ingin menegaskan kembali peran ASEAN sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa perdamaian dan stabilitas, yang berhasil dipertahankan selama lebih dari lima dekade, telah membawa kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.

Rangkaian AMM, yang dilanjutkan dengan pertemuan para Menlu ASEAN dengan negara-negara mitra dialog, terdiri atas total 18 pertemuan, yaitu pertemuan untuk membahas Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), pertemuan dengan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR), AMM dalam format sidang paripurna (plenary), dan sesi pengkajian (retreat).

Selain menegaskan tentang perdamaian dan stabilitas, Menlu RI pun mendorong ASEAN untuk menjadi kawasan yang bebas nuklir dan mempromosikan hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, saat menyampaikan pidato dalam pertemuan para Menlu ASEAN yang bertindak sebagai Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), Menlu Retno menegaskan bahwa Asia Tenggara harus dijaga menjadi kawasan bebas senjata nuklir.

Dia memperingatkan bahwa saat ini risiko penggunaan senjata nuklir lebih tinggi sepanjang sejarah. "Tidak ada senjata yang lebih kuat dan merusak daripada senjata nuklir. Dan dengan senjata nuklir, kita hanya berjarak satu kesalahan perhitungan dari kiamat dan bencana global," ujar Retno.

Perjanjian Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Nuklir atau dikenal sebagai Perjanjian Bangkok ditandatangani pada 1995 oleh seluruh negara anggota ASEAN. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara yang menandatangani traktat tersebut tidak dapat "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir", "menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun", atau "menguji atau menggunakan senjata nuklir."

Menurut Menlu Retno, SEANWFZ selama ini telah berkontribusi pada upaya memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan melalui rezim perlucutan senjata dan nonproliferasi global. Namun, dia menyesalkan bahwa 25 tahun setelah penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ, tidak ada satu pun negara pemilik senjata nuklir yang menandatanganinya.

Padahal, protokol itu dibuat untuk mengajak lima pemilik senjata nuklir yaitu China, Rusia, Prancis, Inggris, dan AS untuk mewujudkan kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara. Meskipun demikian, Retno menegaskan bahwa ASEAN harus terus melangkah maju untuk mencapai tujuan tersebut mengingat ancaman yang semakin dekat.

"Kita harus bersatu untuk menghadapi para pemilik senjata nuklir hanya dengan begitu kita dapat melapangkan jalan menuju wilayah bebas senjata nuklir," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika