REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pemerintah menjadi pemegang saham pengendali (PSP) di PT Vale Indonesia, Tbk dinilai menjadi momentum penting dalam memacu hilirisasi nikel di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah bagi negara. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan selama ini bijih nikel hanya mampu diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi, seperti feronikel dan nikel pig iron.

Selanjutnya, produk tersebut langsung diekspor ke negara tujuan. Padahal di sisi lain, pemerintah telah menargetkan agar bijih nikel alias nickel ore dapat diolah di Indonesia hingga menjadi barang jadi. Salah satunya sebagai bahan utama produksi baterai. 

Kesempatan pemerintah mengendalikan saham Vale akan berpengaruh pada integrasi antara sektor tambang nikel dengan smelter di Indonesia, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dengan proses tersebut (apabila pemerintah mampu mengendalikan Vale), maka akan ada integrasi yang memunculkan rantai pasok utuh dari nikel," kata Bhima dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/7/2023).