REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya mendorong pemerintah provinsi (pemprov) melakukan percepatan pembangunan rumah sakit. Khususnya di daerah terpencil wilayah Jabar yang kekurangan fasilitas kesehatan.

Abdul Hadi menilai, saat ini masih banyak kabupaten/kota di Jabar yang kekurangan rumah sakit atau tempat tidur pasiennya. Karena itu, kata dia, dibutuhkan akselerasi pembangunan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Masih banyak blank spot. Kabupaten Bandung saja kekurangan sampai 10 ribu bed (tempat tidur). (RSUD) Al Ihsan yang keren saja cuma 600,” kata Abdul Hadi di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.

Abdul Hadi menyarankan Pemprov Jabar berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait pembangunan rumah sakit. Dengan koordinasi itu, kata dia, diharapkan pembangunan infrastruktur kesehatan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pasalnya, menurut Abdul Hadi, BPJS Kesehatan memiliki peta akan jumlah kebutuhan layanan kesehatan di daerah. “(Kalau bisa) Di daerah remote (terpencil), bukan daerah padat. Di sini kita harus sama-sama bikin perencanaan luar biasa. Ada keterlibatan BPJS karena mereka punya peta, pasar, dan lain-lain,” kata Abdul Hadi.

Dalam membangun rumah sakit, Abdul Hadi juga menekankan soal sumber daya manusianya (SDM). Ia mengatakan, pembangunan rumah sakit mesti diimbangi ketersediaan SDM, khususnya dokter umum, dokter spesialis, dan subspesialis.

Menurut Abdul Hadi, Jabar masih membutuhkan tambahan SDM dokter, lain dengan perawat atau tenaga administrasi yang jumlahnya saat ini masih mencukupi kebutuhan.

“Harus diingat, untuk layanan kesehatan bukan hanya gedung dan peralatan lengkap, tapi SDM enggak lengkap. Kita punya pengalaman di Rumah Sakit Paru Cirebon, di sana tidak ada dokter spesialis. Belum lagi di Pameungpeuk dan Jampang Kulon (rumah sakit milik pemprov), di sana jarang ada PNS (dokter) full time,” kata Abdul Hadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika