REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya dorongan Dewan Pakar dan internal Golkar agar membentuk poros koalisi sendiri di Pilpres 2024 dinilai lebih menguntungkan bagi partai berlambang pohon beringin tersebut. Pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, ada tren suara bertahan dan meningkat bagi partai pengusung utama calon presiden. Hal ini disampaikannya dengan membaca peta elektoral partai dan mempelajari Pemilu 2019.
"Bahkan meningkat bagi partai pengusung utama capres, dengan situasi itu Golkar memang lebih pantas dan tepat jika usung sendiri kadernya," ujar Dedi dalam keterangannya kepada Republika, Rabu (12/7/2023).
Dedi mengatakan, bisa meyakinkan PAN yang masih tersisa di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk membuat poros sendiri. Koalisi dua partai ini sudah lewati ambang batas minimal sehingga dapat mengusung presiden.
Dedi menilai tidak masalah jika Golkar mengusung capresnya sendiri dalam Pilpres dan menelan kekalahan sekalipun. Hal ini karena tidak ada kepastian posisi partai dalam kekuasaan di sistem politik Indonesia.
"Sehingga kalah sekalipun di Pemilu bagi Golkar tetap saja bisa bergeser ke pemerintah, artinya ada di poros manapun Golkar akan tetap bersama pemerintahan yang terbentuk," ujarnya.
Kedua, lanjut Dedi, dorongan membentuk poros sendiri bagi Golkar juga momentum baik saat ini. Apalagi, sosok Airlangga Hartarto adalah tokoh paling menonjol di partai saat ini.
"Dia seharusnya menyadari itu sebagai generasi penerus Jusuf Kalla, dan terpentung loyalitas pemilih akan menguat jika usung kader sendiri," ujarnya.
Karenanya, dia menilai Golkar justru berada di posisi yang menarik. Hal ini krena dimungkinkan adanya perebutan antar koalisi. "Itu membuat Golkar bertahan dan belum tentukan sikap, bukan tidak mungkin Golkar sudah menyiapkan skenario bangun poros sendiri jika tidak menemukan mitra koalisi yang sesuai," ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong DPP Partai Golkar segera mengambil sikap untuk Pilpres 2024. Sebab, ketidakjelasan sikap dari pimpinan partai membuat kader-kader seakan terpaksa mendukung Airlangga sebagai bakal capres.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan, ada ketidakjelasan sikap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menjelan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketidakjelasan tersebut, menurut dia, dapat membuka peluang terjadinya munaslub untuk menggantikan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar.
"Berpeluang juga karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara," ujar Ridwan, di Jakarta, Senin (10/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika