Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika
Beberapa pekan lalu, di depan pimpinan redaksi media massa Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof DR Haedar Nashir mengaku prihatin atas situasi sekarang ini di kalangan generasi muda yang semakin lama semakin permisif terhadap nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya mengandung ajaran agama. Masyarakat semakin kurang peduli terhadap nilai ketahanan keluarga. Dia mencontohkan ada kenyataan bahwa isu LGBT terkesan semakin marak.
"Padahal LGBT itu mengancam keutuhan nilai-nilai keluarga. Mengancam keberlangsungan kehidupan karena menyalahi kodrat insani. Tapi ini sayangnya kok semakin lama semakin marak. Ini yang patut dicermati,'' kata Haedar Nashir.
Pertanyaan Haedar sangat dimengerti bila hari-hari ini persoalan LGBT begitu mengharu biru publik Indonesia. Bahkan ada survei bila kalangan generasi Z terpapar cukup dalam atas isu ini. Suasana ini semakin terasa, lanjut Haedar ketika ada pihak yang terus berusaha keras membongkar ketentuan undang-undang perkawinan.
Bila kemudian itu dikaitan isu internasional suasana ini tampak sekali. Sekarang para diplomat asing mengeluhkan kebijakan ketat yang dilakukan Pemerintah Cina. Sekitar 20 utusan dari 12 negara Barat dan Asia menyatakan adanya kehadiran polisi dalam jumlah lebih besar di sekitar kedubes mereka.
Selain itu Cina dianggap lebih ketat terkait kontak dengan kedubes serta acara dengan warga, termasuk acara-acara manyangkut LGBT dan bertema gender. Dengan kondisi ini, mereka menilai interaksi antara warga Cina dengan utusan diplomatik asing terhambat.
Polisi kerap mengontak activis LGBT atau feminis Cina sebelum melakukan kegiatan dengan kedubes asing agar membatalkan acaranya. Menurut tiga diplomat dan dua warga Cina, mereka bahkan di panggil ke kantor polisi.
Pada Mei lalu, Beijing LGBT Center, lembaga yang mengadvokasi pernikahan sesama jenis ditutup.
Merespons keluhan itu, Kementerian Luar Negeri (Kemelu) Cina dalam pernyataannya menegaskan, Pemerintah Cina selalu mematuhi konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Cina menyediakan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan bagi delegasi asing.
‘’Negara manapun berhak menerapkan aturan dalam negerinya untuk menjamin keamanan nasionalnya. Ini praktik yang umum di semua negara. Warga Cina secara setara mendapatkan haknya sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku,’’ ujar Kemenlu Cina seperti diberitakan Reuters, Kamis (13/7/2023).
Kementerian Keamanan Publik yang membawahi polisi, tak memberikan respons ketika ditanya mengenai keluhan para diplomat asing tersebut. Sejumlah kebijakan Cina ini menyusul keputusan Presiden Xi Jinping mengenai jaminan keamanan nasional.
Baca tulisan di halaman berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika