REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Eks wakil ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Hasan Fauzi buka suara terkait pencopotan dirinya sebagai guru besar oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Selain merasa keberadan, Hasan juga segera mengajukan gugatan ke PTUN.

"Tidak ada penyalahgunaan wewenang, MWA hanya berkirim surat ke Menteri melaporkan. Tentang hasil Pilrek dan menyampaikan yang terjadi di UNS dan mengusulkan solusi kepada pak Menteri berdasarkan kondisi tersebut," kata Hasan melalui pesan singkat, Kamis (13/7/2023). 

Sedangkan soal pencopotan salah satu guru besar lainnya Tri Atmojo Kusmayadi, menurut Hasan, juga tidak menyalahi wewenang. Dia mengatakan, bahwa Tri hanya menjalankan tugasnya saja sebagai ketua P3CR atau panitia pemilihan rektor.

"Apakah yang demikian itu menyalahgunakan wewenang. Sedangkan Prof Tri yang juga hanya menjalankan Ketua P3CR (Panitia Pilrek), juga dituduh menyalahgunakan wewenang. Padahal hanya menjalankan tugas sebagai Ketua P3CR," katanya.

Disinggung soal langkah selanjutnya, pihaknya mengatakan sudah mengajukan keberatan terhadap Kemendikbud Ristek. "Sudah mengajukan keberatan Ke menteri, dan segera PTUN," katanya. 

Seperti diketahui, sanksi yang dijatuhkan kepada Hasan merujuk kepada Surat Keputusan (SK) Kemendikbud Riset Nomor 29985/RHS/M/08/2023 tertanggal 26 Juni 2023. Yang berisi tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan sebagai guru besar menjadi pelaksana yaitu tenaga pendidik.

Sedangkan, Tri Atmojo Kusmayadi dijatuhkan sanksi pencabutan sebagai dosen dan gelar guru besarnya. Hal tersebut berdasarkan SK Kemendikbud Ristek Nomor 29986/RHS/M/08/2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang berlaku selama 12 bulan atau satu tahun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika