REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mempertanyakan langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang mengusulkan Pilkada Serentak 2024. Menurut Ray, Bawaslu seharusnya fokus mengurusi persoalan yang ada di depan mata, bukan pilkada yang baru akan dilaksanakan pada November 2024.

"Kejauhan Bawaslu berpikir soal jadwal pilkada. Pikirin dan urus aja dulu itu spanduk-spanduk partai politik yang banyak sekali bertebaran. Kejauhan mikirin pilkada yang pelaksanaannya November 2024," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Ray menjelaskan, baliho dan spanduk partai politik maupun caleg sudah bertebaran di setiap sudut di berbagai daerah. Menurut dia, baliho menjamur di setiap sudut seperti tidak ada aturan. Bahkan, baliho dan spanduk milik para kontestan pemilu itu sudah membuat pemandangan menjadi kumuh.

"Karena itu, saran saya kepada kawan-kawan Bawaslu daripada kita berpikir ke November 2024, mending kita mikirin baliho saja. Kenapa tidak ditertibkan sehingga pemilu kita tidak menimbulkan kekotoran?" ujarnya.

Selain menertibkan baliho, Ray juga mendorong Bawaslu untuk fokus mencegah dan menindak praktik politik uang, terutama yang terjadi di tempat ibadah. Pernyataan Ray ini berkaca dari peristiwa bagi-bagi uang kepada jamaah di sejumlah masjid di Sumenep, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Uang itu berasal dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

"Yang paling penting itu tertibkan dulu politik uang di masjid. Berpikiran jauh sampai ke November 2024, tapi permasalahan yang di depan mata tidak teratasi," kata Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika