REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Kota Semarang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Belanda melalui program Blue Deal yang diharapkan bisa mempercepat penyelesaian penanganan banjir secara pararel.
"Kami berharap program Blue Deal ini bisa menjadi alternatif pengendalian banjir yang terjadi di Semarang," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Kamis (13/7/2023).
Kota Semarang terpilih sebagai salah satu dari empat daerah yang mendapatkan program Blue Deal dari Belanda, bersama Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Tangerang.
Hal tersebut disampaikannya usai membuka Seminar Polder Banger dan Kick-Off Meeting Program Blue Deal yang menjadi wahana bertukar ilmu dan keahlian bidang sumber daya air.
Ita, sapaan akrab Hevearita mengakui dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir, salah satunya perlu belajar dari Pemerintah Belanda, khususnya Kota Volendam, dengan tata kelola airnya.
Ketinggian Volendam berada di bawah permukaan air laut dan bersisian langsung dengan laut, kata dia, tetapi air tidak masuk ke permukiman, apalagi sampai terjadi banjir.
"Ke depan, saya ingin mengajak satu atau dua nelayan dari Tambaklorok untuk dapat menyaksikan pengelolaan air yang baik di sana (Volendam)," kata wali kota perempuan pertama di Kota Semarang itu.
Ia menjelaskan program Blue Deal terdiri dari 17 kemitraan internasional dengan Dewan Air Belanda, dan sejumlah negara lain bekerja sama menyediakan bagi 20 juta orang akses air bersih, cukup, dan aman pada 2030.
"Kami berharap ada percepatan-percepatan program sehingga dapat terselesaikan secara pararel masalah banjir ini di 2023 atau 2024. Tidak harus menunggu program selesai pada 2030," katanya.
Bahkan, ia juga meminta agar program pengendalian banjir tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan penyelesaian permasalahan eceng gondok yang menyebar di Sungai Banger Semarang.
Program Blue Deal, kata Ita, memperkuat pengembangan kapasitas otoritas tata kelola air di berbagai negara di seluruh dunia sehingga negara tersebut dapat menerapkan solusi jangka panjang.
Program ini sekaligus tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) Bidang Sumber Daya Air Tahap 5 antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Infrastruktur dan Sumber daya Air Kerajaan Belanda Mark Harbers, yang diteken 3 Juni 2022, di Den Haag, Belanda.
