REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pertemuan puncak para pemimpin negara Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Vilnius, Lithuania yang menghadirkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat tanggapan dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu (12/7/2023) mengatakan KTT NATO di Vilnius, Lithuania menandai kembalinya aliansi ini ke pemikiran dan skema era Perang Dingin.
Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Kementerian Luar Negeri Rusia tersebut mengatakan negara Barat hanya melindungi kepentingan 1 miliar orang dari populasi negara-negara anggotanya. Aliansi ini hanya memperjuangkan hegemoninya, mencoba menghentikan pembentukan dunia multipolar, termasuk dengan cara-cara militer.
"Bagi Barat, tatanan berbasis aturan adalah hak prerogatif yang dirampas untuk melanggar hukum internasional. Hasil dari tindakan NATO sudah sangat diketahui - berkembangnya sarang ketidakstabilan, penghancuran negara, terorisme yang merajalela, kejahatan perang yang tidak dihukum, darah warga sipil, termasuk anak-anak, arus pengungsi yang tak ada habisnya," kata laporan itu, dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (13/7/2023).
Menurut Rusia, aliansi ini telah membuktikan ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan situasi geopolitik baru. Tuntutan di bidang keamanan dan AS serta sekutunya juga berusaha untuk menahan pusat-pusat pembentukan dunia multipolar, tambahnya.
Kementerian tersebut juga menuduh NATO sebagai organisasi munafik. Aliansi itu selalu menunjukkan tuduhan kepada Rusia sebagai ancaman, sementara mereka meningkatkan kehadiran militernya dan membangun fasilitas penyimpanan militer di dekat perbatasan Rusia. Termasuk melatih tindakan ofensif terhadap Rusia dalam latihan militer.
Layanan diplomatik menunjukkan bahwa jumlah pasukan di daerah sekitar Rusia meningkat menjadi 300.000 dan tidak ada yang menyangkal bahwa sistem pertahanan udara dikerahkan untuk melawan Rusia. "NATO secara konsisten menurunkan ambang batas penggunaan kekuatan dan memperkuat komponen nuklir dalam perencanaan militer," katanya.
Ukraina menjadi ujung tombak perang NATO melawan Rusia dan dijanjikan keanggotaan dan senjata jarak jauh. Pada saat yang sama, Georgia, Bosnia dan Herzegovina, dan Moldova berada di urutan berikutnya untuk bergabung dengan aliansi ini. Finlandia dan Swedia diterima dengan cara yang lebih cepat, dan Arktik sedang dimiliterisasi.
"Timur Tengah dan Afrika telah dinyatakan sebagai zona kepentingan strategis di mana Washington dan sekutunya mencoba untuk memaksakan perintah mereka sendiri dan menyedot sumber daya sesuai dengan pola neokolonial yang telah terbukti."
"NATO memperluas tentakelnya di wilayah Indo-Pasifik dengan dalih fiktif bahwa perkembangan situasi di sana dapat secara langsung memengaruhi keamanan Euro-Atlantik," kata kementerian itu.
Menurut kementerian itu, banyak negara sangat prihatin dengan kebijakan, tindakan, dan pembangunan militer NATO. Di mana aliansi ini secara langsung bertentangan dengan tugas-tugas obyektif untuk membentuk tatanan dunia baru yang adil tanpa batas-batas artifisial, yang memecah-belah negara menjadi kawan dan lawan.
"Keamanan tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat diperkuat dengan mengabaikan keamanan orang lain. Tidak peduli seberapa jauh rencana geopolitik Washington dan Brussels meluas, dunia tidak akan menjadi dunia NATO," katanya.
Kementerian tersebut menekankan bahwa hasil dari KTT Vilnius akan dianalisis dengan cermat."Dengan mempertimbangkan tantangan dan ancaman yang teridentifikasi terhadap keamanan dan kepentingan Rusia, kami akan merespons secara tepat waktu dan tepat dengan menggunakan semua cara dan metode yang kami miliki. Selain keputusan yang telah diambil, kami akan terus memperkuat organisasi militer dan sistem pertahanan negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika