REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) mengingatkan agar kajian kitab di pesantren Indonesia tidak ketinggalan dengan hal-hal kekinian, terutama tentang masalah negara-bangsa. Menurut dia, dalam mengkaji kitab kuning harus melihat konteksnya.

Dalam konteksnya, menurut dia, kitab kuning masa lalu itu, misalnya ditulis pada masa khilafah, yakni ketika negara berdiri di atas fondasi agama. Setelah Khilafah Utsmaniyah runtuh, kemudian muncullah negara-negara baru, seperti negara demokrasi.

“Jadi tidak mungkin kemudian kita ingin mendirikan khilafah sendiri, menolak demokrasi karena di kitab kuning tidak ada, kan ndak bisa begitu. Makanya mereka harus betul-betul mengikuti peradaban yang ada ini supaya jangan sampai pesantren ini tercerabut dari akar masyarakatnya,” kata Gus Fahrur saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (14/7/2023).

Ia mengikuti acara Halaqah Ulama Nasional yang digelar RMI PBNU dan Kemenag di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Rabu (12/7/2023). Secara garis besar, ratusan ulama dalam halaqah ini membahas tentang rekontekstualisasi kitab kuning.

Menurut dia, pembahasan rekontekstualisasi kitab kuning ini sangat penting, karena masih banyak orang yang membaca kitab kuning dalam konteks masa lalu. Di antaranya adalah para pengusung khilafah.

“Garis besarnya masalah rekontekstualisasi kitab kuning dan tantangan peradaban. Karena, ini banyak orang yang masih membahas dan membaca kitab kuning dengan konteks masa lalu sehingga kemudian masih ingin mengusung khilafah misalnya,” ujar Gus Fahrur.

Menurut dia, para pengusung khilafah ingin mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu karena membaca kitab kuning dengan konteks masa lalu. Sementara, zaman sudah berubah.

Penguatan pesantren...

Ikuti Whatsapp Channel Republika