REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program PSI mewujudkan BPJS Kesehatan gratis gencar disosialisasikan. Tidak hanya melalui media sosial, tapi juga papan reklame yang terlibat beredar di penjuru ibu kota Jakarta.
Wasekjen DPP PSI, Dedek Prayudi mengatakan, BPJS Kesehatan itu program yang sangat membantu masyarakat. Masalahnya selama ini warga masih harus membayar iuran untuk mendapat pelayanan BPJS. Konsekuensinya, banyak rakyat Indonesia yang terhalang untuk mengakses haknya mendapatkan layanan kesehatan karena kendala administratif.
"Seharusnya seseorang tidak perlu membayar untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, sesuai amanah konstitusi Pasal 28H,” kata Wasekjen DPP PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Februari 2023, dikutip dari laman PSI.
Namun program ini bukan tanpa kritikan. Karena pada saat yang sama PSI juga gencar menyosialisasikan sikap 'Tegak Lurus dengan Jokowi'. Padahal di era Presiden Joko Widodo ini, BPJS Kesehatan naik pada 2021 lalu ketika era pandemi Covid-19.
Sebut saja, iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 1 ditetapkan sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 1.
Hal inilah yang dikritik oleh aktvis sosial seperti Dandhy Laksono. "Ide ini sebenarnya menyindir keras rezim Jokowi yang menaikkan iuran BPJS. Bahkan di tengah pandemi. Juga kontradiktif dengan semangat UU Kesehatan rezim Jokowi yang lebih private-market oriented. Tapi partai ini loyalis tegak lurus Jokowi. Bahkan bikin propaganda Jokowisme," kicau Dandhy, kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika