REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti demokrasi dan kebebasan berpendapat yang semakin mengalami kemunduran. Padahal demokrasi yang baik dan matang ditandai oleh dihormatinya pranata hukum; dijaminnya kebebasan berbicara; kemerdekaan pers; dan dilindunginya hak asasi manusia.

Namun yang terjadi saat ini, rakyat menjadi takut bicara. Lalu, kalangan elite dan golongan menengah juga enggan bicara karena khawatir bakal diserang secara membabi buta.

"Lawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh negara, netralitas dan independensi kekuasaan negara, dipertanyakan," ujar AHY dalam pidatonya yang mengangkat tema 'Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik', Jumat (14/7/2023).

"Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," katanya menegaskan.

Partai Demokrat memandang segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi harus dicegah bersama. Ia tak ingin kemunduran demokrasi semakin dalam.

Jangan sampai terulang prahara besar seperti tahun 1965-1966 dan tahun 1998-1999. Jika perasaan terlukai, ada potensi caranya sendiri dalam memperjuangkan keadilan dan hak politiknya.

"Untuk itu, kita harus mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat termasuk kemerdekaan pers. Kita juga harus menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa, sesuai konstitusi," ujar AHY.

"Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi, berdasarkan nilai kebebasan, keadaban, dan kemanfaatan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika