REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA — Koordinator Uni Eropa untuk memerangi kebencian anti-Muslim mengatakan bahwa protes pembakaran Alquran "tidak memiliki tempat di Eropa", tetapi membiarkan masing-masing negara apakah akan melarang mereka atau tidak.
“Negara-negara Uni Eropa harus mencapai keseimbangan yang sangat baik antara kebebasan berekspresi dan agama,” kata Marion Lalisse dilansir dari The National, Jumat (14/7/2023).
Perdebatan tentang pembakaran Alquran telah dihidupkan kembali oleh dua protes baru-baru ini di Stockholm yang menyebabkan kecaman dari dunia Muslim.
Swedia sedang mempertimbangkan apakah membuat insiden yang dirancang memprovokasi dan menyebabkan penghinaan sebagai kejahatan berdasarkan undang-undangnya.
Dewan Hak Asasi manusia PBB mengeluarkan mosi minggu ini yang mengatakan orang yang bertanggung jawab atas tindakan penodaan harus dimintai pertanggungjawaban. AS dan UE memberikan suara menentang resolusi tersebut.
Ms Lalisse, mantan wakil duta besar Uni Eropa di Yaman yang mengambil peran memerangi kebencian anti-Muslim pada bulan Februari, mengatakan pandangan blok adalah bahwa "membakar kitab yang dianggap suci tidak sejalan dengan nilai-nilai fundamental kami".
“Ini dapat dianggap sebagai manifestasi dari rasisme, xenofobia, dan intoleransi dan tidak memiliki tempat di Eropa,” katanya
Ditanya oleh The National tentang kemungkinan larangan, dia mengatakan membakar Alquran dapat dianggap sebagai hasutan untuk kebencian – tindakan yang seharusnya dihukum oleh negara-negara Uni EROPA di bawah arahan 2008.
Apa sebenarnya hasutan itu tergantung pada 27 anggota UE, bagaimanapun, dan Ms Lalisse mengatakan negara-negara akan mencoba untuk menghindari pelanggaran kebebasan berekspresi.
“Terserah negara-negara anggota untuk menegakkan keputusan kerangka kerja ini dan mereka memiliki pendekatan yang beragam di bidang ini,” katanya.
“Ini masalah dialog dan memastikan juga bahwa kita menerima bagaimana hal ini dapat menyinggung perasaan orang,” kata dia
“Saya sepenuhnya memahami bahwa tidak mudah bagi badan penegak hukum dan peradilan di negara anggota untuk menarik keseimbangan yang sangat baik antara kebebasan beragama dan kebebasan berekspres,” sambungnya
Ms Lalisse, yang telah mengambil suara dari Organisasi Negara Islam, mengatakan salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi bias rasial dalam kepolisian setelah penembakan seorang remaja keturunan Aljazair menyebabkan kerusuhan di seluruh Prancis.
Baca juga: Ketika Kabah Berlumuran Darah Manusia, Mayat di Sumur Zamzam, dan Haji Terhenti 10 Tahun
Dia mengatakan Uni Eropa akan mempromosikan pelatihan bagi petugas polisi untuk mencegah orang diprofilkan secara ilegal berdasarkan ras. “Sayangnya kejadian baru-baru ini di Prancis menunjukkan bahwa ini sangat penting,” katanya.
Lalisse diangkat pada bulan Februari tak lama setelah pembakaran Alquran di luar kedutaan Turki di Swedia.
Pihak berwenang Swedia khawatir akan pembalasan dengan kekerasan setelah pembakaran Alquran lainnya terjadi bulan lalu, tetapi hakim memutuskan bahwa ini bukan alasan yang cukup untuk melanggar kebebasan berekspresi.
Parlemen Kuwait menyerukan larangan produk dari negara-negara yang mengizinkan pembakaran Alquran.
Jabatan koordinator untuk memerangi kebencian anti-Muslim kosong selama lebih dari setahun sebelum pencalonan Ms Lalisse, sebuah celah yang menimbulkan kritik di Brussel.
Sebelum perannya dalam delegasi Uni Eropa ke Yaman, Lalisse bekerja pada misi ke Ghana, Mauritania dan Maroko serta untuk program bantuan untuk Siprus Turki, menurut Komisi Eropa.
Dia berencana untuk menunjuk tim ahli untuk memetakan keadaan kebencian anti-Islam di Eropa, menggambarkan sebagai mengkhawatirkan laporan baru-baru ini dari Jerman yang mengatakan diskriminasi adalah kenyataan sehari-hari bagi umat Islam.
Laporan Eropa yang direncanakan “harus menjadi yang pertama kali kita memiliki refleksi seperti itu, pemikiran seperti itu di tingkat UE, dengan rekomendasi untuk masa depan”, katanya.
Sumber: thenationalnews
Ikuti Whatsapp Channel Republika