REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengatakan ada dukungan luas dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk melakukan upaya-upaya, yang dapat menekan junta Myanmar agar menghentikan kekerasan di negaranya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/7/2023), Blinken menyatakan bahwa junta Myanmar telah mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan menyusul kudeta militer pada Februari 2021.

"Ada dukungan luas dalam pertemuan hari ini untuk terus menekan rezim (Myanmar) agar mengakhiri kekerasan dan memenuhi komitmen mereka terhadap poin-poin konsensus," katanya.

Blinken hadir dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Pertemuan Menlu KTT Asia Timur (EAS), serta Forum Kawasan ASEAN (ARF) di Jakarta, Jumat. Amerika Serikat merupakan salah mitra dialog ASEAN.

Dalam pertemuannya dengan Para Menteri Luar Negeri ASEAN, Blinken mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk terus menekan rezim militer agar menghentikan kekerasan, melaksanakan Konsensus Lima Poin, dan mendukung kembalinya pemerintahan yang demokratis.

AS sebelumnya telah menerapkan sanksi terhadap junta Myanmar sebagai tanggapan atas kekerasan yang dilakukan militer terhadap masyarakat sipil.

Washington pada bulan lalu telah menerapkan sanksi terhadap dua bank Myanmar yang digunakan oleh junta untuk mengkonversi mata uang asing. Langkah itu dilakukan guna mengurangi kemampuan militer untuk mengimpor senjata yang digunakan untuk menyerang orang-orang yang menentang kudeta.

Pada Kamis (13/7/2023), AS juga mengumumkan bantuan tambahan kemanusiaan senilai lebih dari 74 juta dolar AS (sekitar Rp 1 triliun) untuk Myanmar, termasuk bantuan senilai hampir 61 juta dolar AS (Rp 913 juta) untuk membantu para pengungsi Rohingya yang menderita akibat kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika