REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah RI sukses besar dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga terus mempertahankan ekonomi nasional, waspada adanya kriti yang ahistoris serta tanpa konteks jelas.
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia kembali berhasil masuk ke dalam jajaran kelompok negara berpendapatan menengah ke atas.
Luar biasanya adalah, pencapaian tersebut tercatat, meski berbagai tekanan dan ketidakpastian ekonomi global sedang terjadi seperti hasil rilis Bank Dunia per 1 Juli 2023 lalu.
Data menunjukkan bahwa Gross National Income (GNI) per kapita dari Indonesia mampu naik hingga sebesar 9,8 persen menjadi 4.580 US Dollar pada tahun 2022.
Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang hanya mencapai 4.170 US Dollar.
Pada laporan terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia itu, bahkan posisi dari Indonesia hampir sama dengan El Savador.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa Indonesia berhasil naik peringkat, padahal di tengah kenaikan inflasi dunia sedang terjadi.
“Indonesia berhasil naik menjadi upper-middle income country, bahkan di saat ambang batas klasifikasinya naik mengikuti kenaikan inflasi global," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian,” katanya.
Tentunya, keberhasilan Indonesia untuk kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas ini dikarenakan bagaimana pemulihan ekonomi kuat yang dimiliki oleh bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, menurut Febrio, prestasi yang dicatatkan oleh Indonesia itu juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Bukan hanya itu, namun adanya transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang digalakkan Presiden Jokowi juga sukses besar.
Adanya berbagai instrumen APBN dari program PC-PEN tahun 2020 hingga 2022 memiliki peranan sangat penting untuk memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi hingga membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian, bagaimana dampak signifikan dari kebijakan hilirisasi SDA mampu mendongkrak keseimbangan eksternal Tanah Air sehingga pemulihan bangsa ini menjadi sangat cepat.
Pemerintah sendiri memiliki komitmen kuat untuk menjaga pemulihan perekonomian, yang mana hal itu dibuktikan dari penurunan tingkat kemiskinan dan berkurangnya tingkat pengangguran.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," lanjut Febrio.
Tentunya dengan seluruh data tersebut, hendaknya masyarakat sendiri harus bisa terus waspada apabila ternyata masih ada saja segelintir pihak yang melakukan kritik namun bersifat ahistoris dan tanpa konteks.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa kritik yang sempat dikemukakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai utang Pemerintah sangat tidak sesuai dengan kondisi terkini.
“Sayang kritik dari AHY tersebut ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis,” tanggapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika