REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak kelompok maupun oknum yang menimbulkan gangguan keamanan di Papua agar segera kembali ke NKRI. Kiai Ma'ruf mengatakan, gangguan keamanan maupun kerusuhan hanya akan menghambat pembangunan maupun upaya menyejahterakan masyarakat di Papua.
"Teman-teman yang masih, apa ya istilahnya, bikin rusuh, itu sebaiknya mari kita kembali ke ke pangkuan Papua sejahtera, Tanah Papua untuk Papua, kalau masih ada seperti itu nanti akan mengganggu jalannya pembangunan dan akan memperlambat munculnya kesejahteraan," ujar Kiai Ma'ruf seperti dibagikan Sekretariat Wakil Presiden dikutip pada Ahad (16/7/2023).
Kiai Ma'ruf mengingatkan seluruh pembangunan di Papua diperuntukkan untuk masyarakat Papua khususnya orang asli Papua (OAP). Karena itu, butuh dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat Papua secara umum.
"Pembangunan di Tanah Papua pasti yang paling merasakan manfaatnya ke depan tentu Orang Asli Papua, orang yang ada di Papua, bukan untuk orang Jakarta. Yang dibangunkan di Tanah Papua tidak mungkin akan dipindahkan ke Jakarta. Jadi orang Papua, terutama Orang Asli Papua (yang merasakan hasilnya)," katanya.
Dia juga berharap tidak ada lagi penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan yang saat ini sedang maupun akan dilaksanakan di masa mendatang. Kiai Ma'ruf menjelaskan, melalui kondisi lingkungan yang kondusif, berbagai aspek pembangunan dapat secara bertahap dipenuhi dan direalisasikan.
Sehingga manfaatnya kata Kiai Ma'ruf nanti dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. "Karena itu, biarkan (prosesnya berjalan), jangan diganggu pembangunan ini, jangan sampai di ganggu keamanannya," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kiai Ma'ruf juga mengingatkan berbagai pemangku kepentingan terkait terus melakukan sinergi untuk memastikan tidak ada program yang tumpang tindih dan mengevaluasi target yang telah ditetapkan.
Dia juga mengimbau agar seluruh pihak terkait dapat terus menjaga kondusivitas, baik di dalam melakukan implementasi program, maupun dengan masyarakat. Sehingga, strategi umum defensif aktif dapat terus berjalan dalam menjaga keamanan di Tanah Papua.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyampaikan, saat ini Pemerintah terus mengintensifkan pembangunan di Papua dan mendorong masuknya investasi demi kemajuan di Papua.
"Kita intensifkan termasuk sawit termasuk mana lagi pembangunan pendidikan, kesehatan, kita inginkan Papua ini menjadi Papua Sehat Papua Cerdas Papua Sejahtera ini akan terus kita konsolidasikan dan itu merupakan tekad pemerintah," ujarnya.
Selain itu, demi mempercepat program pembangunan kesejahteraan Papua ini, Pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP). Badan ini berfungsi untuk mengawasi program pembangunan kesejahteraan di Papua.
"Itulah sebabnya maka dibuat, selain otonomi khusus kemudian juga ada badan pengawasnya ya, badan pengarahnya supaya tidak menjadi melenceng, dana-dana terus untuk rakyat," ujarnya.
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, menyampaikan tidak semua kondisi keamanan di kota-kota di Tanah Papua berada dalam kondisi buruk. Artinya, banyak dari masyarakat Papua yang mendukung dan siap menerima implementasi pembangunan untuk kesejahteraan di Papua.
"Kerusuhan berada di wilayah Papua Tengah saat ini, artinya cukup jauh dan tidak ada relevansi dengan kita yang ada di Papua Barat," kata Paulus.
Dalam rangkaian kunjungannya ke Papua, Kiai Ma'ruf diketahui meninjau berbagai progres pembangunan kesejahteraan Papua di beberapa provinsi di antaranya di wilayah Timika dan Nabire di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni dan Manokwari di Papua Barat, dan Sorong di Papua Barat Daya.
