REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi aktif. Yaitu mengutamakan penggunaan angkutan massal, sepeda, maupun berjalan kaki, daripada menggunakan kendaraan pribadi.
Hal itu dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh mengatakan, Kemenhub memiliki program Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ), yang pada 2023 ini mengusung tema "We Demand Safe and Sustainable Mobility". Program tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan penggunaan transportasi aktif.
Transportasi aktif merupakan bagian dari transportasi berkelanjutan. "Misalnya, ketika kita naik angkutan umum, maka kita aktif untuk membeli tiket dan jalan ke halte, tetapi kalau transportasi pasif, yaitu seperti kita naik kendaraan pribadi, kita hanya duduk. Di negara-negara maju sudah mengarah ke penggunaan transportasi aktif," kata Amirulloh.
Ia menjelaskan, melalui program PNKJ yang merupakan tindak lanjut dari seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya, di mana setiap satu jam sebanyak tiga orang sampai empat orang meninggal dunia karena kecelakaan.
Menurut dia, program PNKJ dunia yang telah memasuki tahun ke-16 ini menjadi isu global. Setiap negara dianjurkan untuk melaksanakan program PNKJ yang disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial budaya negara masing-masing.
"Melalui hashtag #RethinkMobility yang diusung secara global diharapkan dapat menggugah publik agar berpikir ulang dalam bermobilitas secara selamat dan aman, sekaligus melestarikan lingkungan. Salah satunya, melalui penggunaan transportasi aktif," ujarnya.
Selain mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi aktif, diserukan pula kepada pembuat kebijakan di setiap negara untuk menciptakan jalan berkecepatan rendah di kota-kota di seluruh dunia dengan batas kecepatan 30 km/jam seperti di daerah hunian, area perkantoran, dan tempat bermain. Melalui seruan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kota yang aman, sehat, hijau dan layak huni.
Amirulloh mengatakan, program itu juga melibatkan sejumlah stakeholder yang masuk dalam lima pilar aksi keselamatan jalan, yaitu manajemen keselamatan jalan (Bappenas), jalan yang berkeselamatan (Kementerian PUPR), kendaraan yang berkeselamatan (Kemenhub), perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (Polri), dan penanganan pra dan pascakecelakaan (Kemenkes). Seluruh pemangku kepentingan itu berupaya untuk mewujudkan penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas hingga 80 persen, terutama bagi pengguna jalan berusia 15 tahun-24 tahun.
Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Keselamatan Jalan (RUNK) untuk menurunkan fatalitas sebesar 65 persen indeks fatalitas per 100 ribu penduduk dan 85 persen indeks fatalitas per 10 ribu kendaraan pada 2040.
"Kami juga melibatkan pemangku lain seperti pihak swasta dari produsen kendaraan untuk melakukan edukasi terkait keselamatan jalan. Selain dilaksanakan secara nasional, PNKJ juga dilaksanakan di berbagai daerah melalui sebanyak 25 Balai Pengelola Transportasi Darat yang tersebar di berbagai daerah agar gaungnya dapat lebih besar lagi," kata Amirulloh.
Kemenhub juga menginformasikan pada Sabtu (8/7/2023) akan dilaksanakan kick off PNKJ yang akan berlangsung di Silang Monas, Jakarta, dengan dihadiri oleh sejumlah pihak yang tergabung dalam lima pilar keselamatan jalan dan pihak-pihak terkait lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika