REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap rasional dengan tidak mendepak menteri dari Partai Nasdem ke luar dari Kabinet Indonesia Maju. Hal ini sebagai strategi Jokowi untuk tetap baik di mata publik.
Dalam perombakan kabinet atau reshuffle menteri hari ini, Jokowi menunjuk Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Jokowi tidak mengisi kursi Menkominfo yang sebelumnya dari Partai Nasdem itu ke anak buah Surya Paloh kembali.
Namun demikian, Jokowi juga tidak mengganti menteri yang diisi kader Nasdem yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Ya kalau saya sih melihatnya soal depak-mendepak, Jokowi pasti rasional begitu. Ini bagian dari strategi Jokowi tidak me-reshuffle menteri yang lain, karena publik akan menuduh Jokowi tidak benar dan tidak adil. Karena kok Menteri Nasdem yang tidak masalah kok di- reshuffle," ujar Ujang dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).
Ujang mengatakan, jika Jokowi mengganti menteri yang tidak berkasus itu makin membuktikan merenggangnya hubungan Jokowi dengan Nasdem karena Surya Paloh dkk itu mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 mendatang.
"Berarti benar dong selama ini tuduhan bahwa Nasdem mendukung Anies Itu adalah tidak disukai pemerintah," ujarnya.
Kondisi ini, kata Ujang, bisa berdampak dengan Jokowi jelek di mata piblik. Sedangkan, elektabilitas Nasdem bisa menanjak karena dianggap sengaja didepak dari pemerintahan oleh Jokowi.
"Oleh karena itu, Jokowi sangat paham itu maka tidak me-reshuffle dua menteri yang tidak terkena kasus dari Nasdem tetapi yang terkena kasus saja," ujarnya.
Ujang melanjutkan, kecuali jika ada masalah yang berkaitan dengan Menteri Nasdem lainnya. Saat ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga dikaitkan dengan dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Kecuali nanti ada reshuffle lagi kalau ada misalkan menteri pertanian yang sekarang kasusnya sedang diusut KPK kan misalkan, kita tidak tahu ya apakah dilanjutkan dari penyelidikan ke penyidikan gitu, kita tidak tahu perkembangan ke depan seperti apa," ujarnya.
Namun demikian, Ujang melihat hubungan Nasdem dan Jokowi sudah berakhir. Dia juga meragukan Nasdem akan tetap mengawal di pemerintahan Jokowi hingga 2024. Hal ini dalam konteks Nasdem yang telah mengusung Anies sehingga beda dukungan, pandangan, dan kepentingan dengan Jokowi.
"Sehingga saat ini hubungan Nasdem dgn Jokowi panas-panas adem, naik turun dan saling ya ibaratnya saling mengintip kesalahan masing-masing ya untuk di-publish masing-masing" ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika