REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Dewan Etik Partai Golkar melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Umum DPP Soksi, Lawrence TP Siburian. Pertemuan dilakukan membahas seruan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kepada Partai Golkar.

Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta mengatakan, mereka memang memiliki kewajiban menjaga kader-kader menyimpang dari etika berpolitik. Termasuk, jika menyampaikan ke publik hal-hal yang bersifat internal.

Apalagi, ia menerangkan, penyampaian ke publik yang bisa menimbulkan kekacauan, menurunkan elektabilitas partai dan membuat kekisruhan. Hatta menekankan, itu merupakan hal-hal yang masuk pelanggaran etik.

Tapi, Hatta menegaskan, pertemuan Dewan Etik dengan Wakil Ketua Umum DPP Soksi masih untuk melihat apakah persoalan ini bisa masuk ke ranah etik atau tidak. Karenanya, ia menekankan, pertemuan bersifat klarifikasi.

"Kita sifatnya klarifikasi, belum sampai ke wilayah mengadili, apalagi menghukum," kata Hatta, Senin (17/7/2023).

Ia menuturkan, Dewan Etik mengundang mereka yang merupakan kader-kader Partai Golkar untuk mendalami kasusnya seperti apa. Yang jelas, Hatta mengingatkan, satu patokan tidak membawa persoalan internal ke publik.

Hatta mengingatkan, Partai Golkar hari ini sudah memiliki Dewan Etik. Karenanya, selaku Dewan Etik, ia menekankan, persoalan-persoalan seperti usulan untuk menggelar munaslub seharusnya ditempatkan pada tempatnya.

"Sesuai dengan ketentuan adakah pasal-pasal yang memang masuk untuk memunaslubkan," ujar Hatta.

Sebelumnya, ormas-ormas sayap Partai Golkar meminta Airlangga Hartarto melepas posisi Ketua Umum Partai Golkar. Mereka turut meminta Airlangga fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal itu lantaran Airlangga dirasa tidak mampu menjaga dan meningkatkan raihan elektabilita Partai Golkar dari Pemilu 2019 yang mencapai 14,75 persen. Sebab, per hari ini elektabilitas Golkar hanya sekitar 6 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika