REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak kabinet Indonesia Maju pada menteri, wakil menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Senin (17/7/2023). Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, reshuffle kabinet terkesan hanya untuk menaikkan relawan Jokowi.

"Kalau saya sih melihatnya lebih politisnya karena kan ya tinggal setahun ya, mepet dan sebenarnya itu hanya untuk menaikkan orang-orang kategori relawan-relawannya saja itu," kata Trubus ketika dihubungi Republika.co.id di Jakarta pada Senin.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang baru dilantik hari ini, sebelumnya menjabat wakil menteri desa, transmigrasi, dan pembangunan tertinggal. Dia sejak beberapa tahun lalu menjabat sebagai ketua umum Relawan Pro Jokowi (Projo).

Menurut Trubus, reshuffle dilakukan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan serta menaikkan sosok relawan Jokowi. Trubus mengatakan, tidak ada kepentingan genting atau urgensi yang mendesak tentang perombakan kabinet. Pasalnya, masa menjabat para menteri, kata dia, hanya tinggal beberapa bulan lagi.

"Karena kalau dilihat dari ujensinya ya belum ada. Nggak ada urgensinya, kan tinggal setahun apa yang bisa dilakukan," kata Trubus.

Menurut dia, seorang menteri atau wakil mentri pun biasanya butuh waktu beradaptasi dalam menjalankan tugas di posnya masing-masing. Sehingga jika menilik dari waktu yang dilihat dan pengalaman reshuffle pada era sebelumnya, tidak ada kegentingan untuk merombak kabinet.

"Jadi, tidak bisa langsung menguasai semuanya. Nah, bahwa memang mau kebetulan kementerian itu kan ada dua ya, kementerian negara dan kementerian departemen. Kalau ini kan departemen yang dapat berpengaruh kepada pelayanan publik, tak mungkin saja ada pengaruhnya," kata Trubus.

Kendati begitu, ia tetap tidak melihat adanya kebutuhan untuk merombak kabinet. Semisal jika Kemenkominfo harus dipegang pelaksana tugas (plt) cukup lama, menurut Trubus, tidak menjadi masalah besar. Budi yang dilantik menteri juga tidak akan berbuat banyak di waktu yang sempit ini.

"Apalagi kalau dilihat kayak wantimpres itu nggak ada urgensinya sama sekali ngga ada pengaruhnya apa-apa keapda kebijakan publik apa lagi," ujar Trubus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika