REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mengomentari pengisian jabatan menteri, wakil menteri (wamen), serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia merasa, kali ini, adalah salah satu reshuffle terburuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya," kata Hendardi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Dia menilai, Jokowi tidak mencari sosok kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya. Justru, kata Hendardi, Jokowi menunjuk sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Adapun Menkominfo dijabat Budi Arie Setiadi yang merupakan ketua umum relawan Pro Jokowi (Projo). Hendardi melihat, sosok pengisi jabatan baru itu merupakan orang dekat Jokowi yang jadi kepanjangan tangan mewujudkan kehendak pribadi dan kelompoknya.

Pejabat yang dilantik juga bukan representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat. Maka itu, Hendardi menilai, reshuffle bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu jalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tapi, lebih menyerupai konsolidasi kapital dan infrastruktur politik.

"Untuk pemilu sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi," ujar Hendardi.

Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah, tapi tidak membawa manfaat bagi republik. Padahal, hak itu melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam pemilu.

Jokowi, lanjut Hendardi, tidak cuma sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya melanjutkan banyak kehendak kekuasaan. Tapi, menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatan.

"Jokowi merasa menjadi sentrum kontestasi politik 2024. Padahal, kepemimpinan dan kekuasaannya semakin rapuh dan melampaui berbagai fatsoen politik," kata Hendardi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika