Selasa 18 Jul 2023 13:12 WIB

Setara Kritik Reshuffle Kabinet Jokowi, Khususnya Menkominfo

Hendardi menilai, kepemimpinan dan kekuasaan Presiden Jokowi semakin rapuh.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Erik Purnama Putra
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi.
Foto: Republika/Rakhmawaty La'Lang
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mengomentari pengisian jabatan menteri, wakil menteri (wamen), serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia merasa, kali ini, adalah salah satu reshuffle terburuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya," kata Hendardi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Dia menilai, Jokowi tidak mencari sosok kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya. Justru, kata Hendardi, Jokowi menunjuk sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Adapun Menkominfo dijabat Budi Arie Setiadi yang merupakan ketua umum relawan Pro Jokowi (Projo). Hendardi melihat, sosok pengisi jabatan baru itu merupakan orang dekat Jokowi yang jadi kepanjangan tangan mewujudkan kehendak pribadi dan kelompoknya.

Pejabat yang dilantik juga bukan representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat. Maka itu, Hendardi menilai, reshuffle bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu jalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tapi, lebih menyerupai konsolidasi kapital dan infrastruktur politik.

"Untuk pemilu sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi," ujar Hendardi.

Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah, tapi tidak membawa manfaat bagi republik. Padahal, hak itu melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam pemilu.

Jokowi, lanjut Hendardi, tidak cuma sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya melanjutkan banyak kehendak kekuasaan. Tapi, menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatan.

"Jokowi merasa menjadi sentrum kontestasi politik 2024. Padahal, kepemimpinan dan kekuasaannya semakin rapuh dan melampaui berbagai fatsoen politik," kata Hendardi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement