REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengamankan pasokan pangan, utamanya beras, untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Puncak El Nino diprediksi akan terjadi pada Agustus hingga September.

El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Kondisi ini memicu terjadinya kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum.

"Presiden mengumpulkan semua menteri dan menko dalam mengantisipasi El Nino yang menurut BMKG kita puncaknya akan ada di Agustus-September," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Mentan menegaskan, instruksi Presiden untuk mengamankan pasokan pangan harus benar-benar dilaksanakan secara serius. Kementerian Pertanian pun diminta untuk memetakan daerah mana saja yang masih memiliki cukup pasokan air atau daerah hijau untuk dilakukan optimalisasi pertanaman.

"Perintah Presiden ini harus diseriusi, kita tidak boleh bersoal khususnya dengan beras dan lain-lain agar benar antisipasi sejelek mungkin harus dipersiapkan," ujarnya.

Sedangkan di daerah kuning atau dengan sumber air terbatas, pemerintah akan melakukan sejumlah intervensi untuk mengendalikan air, seperti menggunakan irigasi, embung, termasuk kerja sama dengan pemda.

"Ketiga, daerah merah tentu saja dipersiapkan beberapa komoditi lain varietas-varietas tahan air, dan kemungkinan disikapi dengan persiapan lumbung pangan khusus bagi daerah merah," jelas Syahrul.

Kementan pun telah menyiapkan sembilan provinsi untuk menjadi penyangga utama atau pendukung dampak El Nino. Yakni tiga daerah di Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

"Daerah-daerah yang kita berharap yang masih ada lahan gambutnya ada harus menjadi. Karena daerah situ masih daerah air," lanjut dia.