REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut tren penurunan kemiskinan pada Maret 2023 sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan turun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022.
"Tren penurunan kemiskinan ini sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang," kata Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Angka tersebut juga lebih rendah bila dibandingkan tingkat kemiskinan pada masa prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen, meski masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun, baik di perkotaan maupun di pedesaan. "Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali," jelas Febrio.
Selain itu, sambung Febrio, penyaluran bansos kuartal I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen. Sementara realisasi Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.
Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.
Febrio mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika