REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku menerima 23 aduan terhadap PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Nantinya, aduan tersebut akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.

"Ya kurang lebih ada 23, tidak banyak sih, tapi kalau memang ini menjadi evaluasi. Kita evaluasi tahun depan," kata Heru di Jakarta Timur pada Selasa (18/7/2023).

Namun, Heru tidak menjelaskan aduan apa saja yang diterima. Tetapi ia meminta maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut.

"Ya itu nanti pasti ada kekurangan, pasti ada pelayanan-pelayanan masih kurang dan tentunya saya mohon maaf dan ini akan dievaluasi. Tapi sejauh ini sih 80 persen bagus. Insya Allah ramah anak," kata Heru.

Sebelumnya diketahui, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat ada lonjakan perpindahan penduduk dengan status anak di DKI Jakarta. Hal itu terjadi satu bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-DKI Jakarta.

"Terjadi lonjakan perpindahan penduduk sebesar 216 persen untuk usia anak (0-18 tahun) sebelum pelaksanaan PPDB pada Mei 2023. Terlihat peningkatan signifikan pada perpindahan Mei 2023 sebesar 2.594 anak, dibandingkan bulan april yang hanya 822," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Rabu (12/7/2023).

Data juga menujukkan, hasil pendataan perpindahan penduduk anak usia 0-18 tahun, dari bulan Juni 2022 hingga juni 2023 sebanyak 32.120, dan yang berstatus dalam Kartu Keluarga Famili lain dan Lainnya sebanyak 5.747.

Budi mengatakan, lonjakan terjadi karena kepentingan dari Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang menginginkan pada salah satu sekolah tertentu. Implikasi tersebut membuat orang tua memindahkan anaknya ke wilayah yang sesuai zonasi sekolah yang akan dituju.

Ikuti Whatsapp Channel Republika