REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemprov DKI Jakarta saat ini masih membahas aturan jam kerja kantor untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Sehingga belum ada keputusan dan kepastian terkait aturan jam kerja kantor tersebut.

"Lagi dibahas sama kepegawaian," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu (19/7/2023).

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7/2023). Dalam sambutannya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, masyarakat banyak mengeluh terkait kemacetan di DKI Jakarta. Sehingga jam kerja karyawan harus dibagi.

"Banyak masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda dan Pak Dirlantas. Kalau pukul 06.00 WIB itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta," kata Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7/2023).

Kemudian, dia melanjutkan, solusinya bisa dengan pembagian masuk jam kerja menjadi dua sesi, yaitu pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

"Hari ini diskusi bagian dari yang terpenting untuk menyelesaikan ini. Mari kita memberikan tanggapan memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali. Apakah itu menjadi keputusan melalui Pergub," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini karena melihat kemacetan Jakarta menjadi satu masalah utama di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang konkret untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.

"Kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan," kata Syafrin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika