REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih mengurus proses kepulangan jamaah haji secara bertahap. Selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) pun mempelajari banyak hal.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, mengaku pihaknya telah mempelajari banyak hal teknis untuk mendesain ulang skenario penyelenggaraan haji di tahun mendatang, agar menjadi lebih baik.
"Alhamdulillah, saat ini kita sudah di tahap akhir untuk pengiriman jamaah haji melalui Bandara Jeddah. Kami mempelajari banyak hal terkait skenario untuk penataan dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya," ujar dia dalam keterangan yang didapat Republika, Kamis (20/7/2023).
Hilman mengatakan ada sejumlah teknis penyelenggaraan haji yang akan dikaji dan didesain ulang. Pertama, soal keberangkatan dan kepulangan jamaah, yang berkaitan kaitannya dengan pengaturan ritme jadwal penerbangan pesawat.
Perihal kepulangan dan keberangkatan ini, tim yang ada sedang mereka-reka jadwal pesawat dan ritmenya. Apakah akan landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, rata, atau naik turun.
Kedua, soal durasi waktu jamaah tinggal di Makkah dan Madinah. Terkait hal ini, pihaknya mendapat amanah khusus dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Chalil Qoumas, untuk melakukan kajian ulang.
Menurut Hilman, Menag berharap durasi tinggal jamaah di Saudi Arabia bisa diperpendek, tentunya dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku di Saudi.
"Sebagaimana amanah dari bapak Menag, kami Ditjen PHU diminta mendesain ulang tentang lama masa tinggal jemaah di Madinah dan di Makkah. Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Saudi Arabia," kata Hilman.
Berikutnya yang menjadi perhatian adalah soal pelayanan jamaah di masa puncak haji atau Armina (Arafah, Muzdalifah dan Mina). Hal ini dinilai menjadi layanan pokok yang harus didesain ulang agar menjadi lebih baik.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan membentuk tim khusus dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.
"Kita juga mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah Saudi Arabia, karena apa pun yang kita lakukan nanti terkait dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi," ujar dia.
Disinggung soal hasil investigasi bersama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi terkait kinerja Mashariq yang tidak optimal dalam memberikan layanan di Armina, Hilman mengatakan sampai saat laporan yang diperoleh sebatas keterlambatan penjemputan di Muzdalifah selama 3 jam. Hasil menyeluruh, masih menunggu laporan resmi.
"Untuk yang lain, masih dikaji oleh pemerintah Saudi, karena ada banyak faktor, bagaimana ketidak optimalan itu terjadi, dan kita masih menunggu secara resmi," kata Hilman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika