REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Abdullah Puteh mengatakan perlunya keadilan untuk kepemilikan lahan di Indonesia. Dilansir dari Ujung pada Kamis (20/7/2023), Presidium MN KAHMI yang membawahi bidang pertanahan, perkebunan, dan agrikultur itu menyampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) bertajuk "Keadilan Akses dan Kepemililan Lahan di Indonesia" yang digelar di kantor MN KAHMI, Jalan Turi I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Aceh menilai ada ketimpangan kepemikan lahan yang harus diperbaiki. Ia mengharapkan setiap orang memiliki kesempatan mendapatkan lahan.

Namun, kesempatan mendapatkan lahan juga harus dibarengi dengan kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut mantan Gubernur Aceh itu, dengan KUR yang didapatkan maka seorang petani dapat mengembangkan lahan yang dimilikinya.

Puteh pun mencontohkan bila petani mengolah lahannya menjadi kebun kelapa sawit beserta KUR yang didapatnya. "Satu hektare kelapa sawit modalnya 65 juta, KUR 150 juta (rupiah) dengan angsuran 2,5 tahun," tuturnya.