REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mulai mencabut sebagian insentif investasi menyusul semakin meningkatnya investasi di luar Jawa.
Ia menegaskan, pemerintah akan selektif memberikan pertambahan pendapatan bagi negara. Terlebih setelah industri atau pembangunan telah berjalan masif dan memberikan dampak signifikan.
"Contoh, pembangunan smelter nickel pig iron (NPI) yang nilai tambahnya belum di atas 50 persen, itu tidak lagi kita berikan tax holiday. Jadi jangan dianggap semua industri yang kita layani, kita berikan tax holiday. Kita harus sudah selektif dalam rangka memberikan pertambahan pendapatan kepada negara," kata Bahlil dalam paparan realisasi investasi kuartal II di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Hal yang sama juga akan diberlakukan untuk sektor lainnya, termasuk terkait pembangunan di luar Jawa. Bahlil menjelaskan sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesiasentris, maka pembangunan juga didorong hingga ke luar Jawa dengan tambahan insentif guna menarik minat investasi.
Ia menuturkan, sejak kuartal ketiga 2020, realisasi investasi di luar Jawa kini stabil lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi di Jawa. Per kuartal II 2023, realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp 182 triliun atau menempati 52 persen dari total realisasi investasi sepanjang periode April-Juni 2023 yang sebesar Rp 349,8 triliun. Adapun realisasi investasi di Jawa mencapai Rp 167,8 triliun atau 48 persen dari total realisasi investasi.
Secara kumulatif sepanjang Januari-Juni 2023, realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp 354,9 triliun (52,3 persen), sedangkan realisasi investasi di Jawa mencapai Rp 323,8 triliun (47,7 persen). Sejak 2020 kuartal III, atau selama 12 kuartal berturut-turut, investasi luar Jawa itu lebih banyak. Kata Bahlil, ini mencerminkan hasil pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi dan JK (Jusuf Kalla) sekarang mulai terlihat dampaknya.
"Jadi memang membangun Indonesia ini tidak bisa bim salabim. Harus by design, konsepnya terukur dan caranya pun harus betul-betul pas," kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan, pemerintah memang memberikan insentif khusus bagi investasi yang ditanamkan di luar Jawa. Hal itu dilakukan untuk mendorong pemerataan investasi dan dampak ekonominya ke luar Jawa.
