REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jajak pendapat Mainichi Shimbun menunjukkan dukungan masyarakat ke kabinet pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida turun hampir 20 persen menjadi 28 persen selama dua bulan terakhir. Dukungan pada Kishida yang menjabat sejak Oktober 2021 merosot di beberapa jajak pendapat tahun lalu.

Sebagian besar karena terungkapnya hubungan antara Partai Liberal Demokrasi yang berkuasa dengan Gereja Unifikasi. Namun angka tersebut mulai membaik setelah mencairnya hubungan dengan Korea Selatan (Korsel) dan kunjungan Kishida di Ukraina pada Maret lalu.

Dukungan kembali menguat pada bulan Mei ketika ia menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin G7 di Hiroshima. Namun pada Ahad (23/7/2023) surat kabar Mainichi melaporkan sejak saat itu dukungan padanya merosot 17 persen, menjadi hanya 28 persen. Pertama kalinya di bawah 30 persen sejak bulan Februari.

Mainichi mengatakan masalah teknis pada sistem kartu identitas nasional menjadi salah satu masalah utama yang menurunkan angka dukungan.

Survei yang digelar pekan ini menemukan jumlah masyarakat yang tidak mendukung kabinet pada bulan ini naik menjadi 65 persen dari bulan lalu sekitar 58 persen. Bulan lalu Kishida mengatakan ia tidak mempertimbangkan pemilihan umum cepat.

Terdapat spekulasi ia mungkin akan menggelar pemilihan umum di akhir tahun ini atau sebelum pemilihan ketua Partai Liberal Demokrasi tahun depan. Pada bulan ini sejumlah media Jepang melaporkan Kishida mempertimbangkan reshuffle kabinet pada bulan September mendatang karena ia ingin menekan angka penurunan dukungan di jajak pendapat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika