REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Direktur Pembina Program Ketenagalistrikan pada Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menjelaskan pentingnya listrik sebagai kebutuhan dasar dan keterjangkauannya di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) menjadi landasan penyelenggaraan program ini. Calon penerima BPBL merupakan warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berada di wilayah 3T dan telah mendapat validasi dari kepala desa setempat.
"Berkat kolaborasi dan dukungan penuh PLN, realisasi 2022 sebesar 100,2 persen yakni sebanyak 80.183 rumah tangga," ujar Wanhar melalui keterangan tulis, Ahad (23/7/2023).
Sedangkan untuk 2023, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) akan dilanjutkan kembali dengan menyasar 125 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia. Direncanakan Provinsi Jawa Timur akan mendapat alokasi sebesar 22.850 rumah tangga penerima BPBL 2023.
General Manager PLN UID Jawa Timur Agus Kuswardoyo mengatakan telah terpasang bantuan pasang baru listrik gratis di 37 RT tidak mampu di Kecamatan Sumberjambe, Jember, Jawa Timur. Warga penerima program BPBL akan mendapatkan bantuan instalasi listrik rumah berupa tiga titik lampu dan satu kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya pasang baru dan token listrik perdana.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menyatakan betapa pentingnya listrik untuk penggerak roda kehidupan yang menjadi alasan adanya program bantuan ini. Seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada berhak mendapat keadilan sosial salah satunya melalui pemerataan akses listrik.
"Saya mengapresiasi Kementrian ESDM dan PLN yang mengeksekusi program ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menunjang kehidupan sehari-hari warga," ucap Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika