REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kedutaan Besar Cina di Jepang mengatakan pada Senin (24/7/2023), bahwa rencana NATO untuk berekspansi ke Asia-Pasifik melanggar peraturan PBB. Beijing mengingatkan Jepang untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang merusak kepercayaan di antara negara-negara di wilayah Asia Pasifik.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Rabu lalu, mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menjadi anggota NATO, namun mengakui rencana aliansi keamanan tersebut untuk membuka kantor penghubung di Jepang.
Komentar Kishida muncul setelah Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikat pada awal bulan ini mengatakan bahwa pakta militer yang dipimpin AS tersebut merencanakan sebuah kantor di Tokyo. Sebuah perwakilan, yang pertama di Asia, untuk memfasilitasi konsultasi di wilayah tersebut.
"Saya tidak mengetahui adanya keputusan yang dibuat di NATO mengenai pendirian kantor tersebut," Kishida mengatakan pada sidang parlemen hari Rabu lalu. Kishida menambahkan bahwa negaranya tidak berencana untuk bergabung dengan NATO sebagai negara anggota atau negara semi anggota.
Sementara itu NATO malah menyambut upaya Dubes Jepang untuk AS, yang berencana untuk membuka kantor penghubung di Jepang. Kantor itu akan menjadi perwakilan, yang pertama di Asia, untuk memfasilitasi konsultasi di wilayah tersebut, Nikkei Asia melaporkan pada hari Rabu, mengutip para pejabat Jepang dan NATO.
Kantor penghubung ini akan memungkinkan diskusi dengan mitra keamanan NATO, seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, dengan mempertimbangkan tantangan geopolitik dari Cina dan Rusia, demikian laporan media tersebut.
Juru bicara NATO dan kementerian luar negeri Jepang tidak dapat segera dimintai komentar. Meski kabar itu dibantah PM Jepang Kishida, namun pernyataan soal kantor penghubung NATO di Jepang telah membuat Cina meradang.
NATO memang memiliki kantor penghubung serupa di beberapa negara, seperti New York, Wina dan Ukraina. Kepala Nato Jens Stoltenberg mengunjungi Jepang pada bulan Januari dan berjanji dengan Perdana Menteri Fumio Kishida untuk memperkuat hubungan dalam menghadapi tantangan keamanan yang "bersejarah", dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya kekuatan militer Cina.
