REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Beberapa orang tua dan calon siswa SMA di Kota Depok mendatangi kantor Wali Kota Depok di Jalan Margonda, Pancoran Mas, Kota Depok, Senin (24/7/2023). Mereka mengaku hendak melapor ke wali kota karena belum terdaftar di sekolah menengah atas manapun di Depok hingga kini.
Para orang tua mengaku tahu bahwa SMA merupakan kewenangan langsung pemerintah provinsi. Mereka ingin wali kota Mohammad Idris menjembatani untuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
"Kemarin Kamis (20/7/2023) saya datang ke Wali Kota Depok untuk melaporkan sekaligus meminta tolong. Namun, karena tidak ada janji, saya tinggal surat, bahwa hari ini jam 08.00 WIB kami datang beserta orang tua dan siswa," kata relawan pendamping dari organisasi Masyarakat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan, dalam rilisnya, Senin (24/7/2023).
Menurutnya, sekalipun SMA SMK bukan kewenangan wali kota, kepala daerah disebutnya punya kewajiban untuk mengetahui apa pun yang terjadi di Kota Depok. Termasuk membantu anak Depok yang belum mendapatkan SMA SMK.
"Jika bicara kewenangan, kami tahu SMA SMK bukan kewenangannya wali kota. Namun, sebagai kepala daerah, beliau punya tanggung jawab untuk mengetahui semua persoalan yang ada di daerahnya termasuk soal anak yang belum mendapatkan sekolah," katanya.
Dia berharap, agar wali kota dapat memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Roy mengatakan, sangat penting untuk berupaya memberikan jalan keluar agar anak Depok dapat segera mendapatkan sekolah.
"Saya rasa ini yang terpenting, yaitu solusi atau jalan keluar agar anak segera menjadi sekolah, apalagi mayoritas dari keluarga miskin dan di antaranya ada anak yatim," ujar Roy Pangharapan.
DKR menjelaskan, pihaknya mendapat laporan bahwa ada ratusan siswa yang ditolak masuk SMA negeri di Kota Depok dan belum mendapat sekolah hingga kini. Mereka adalah para calon siswa yang hendak masuk ke SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 13 dan SMAN 14 dan juga di tingkat SMKN 1, SMKN 2, dan SMKN 3.
Ikuti Whatsapp Channel Republika