REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Kekuasaan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi membuat masjid semakin tersingkirkan. Upaya partai untuk menyeragamkan India secara budaya, termasuk dengan mengeklaim akar Hindu di bangunan-bangunan Muslim.

Narasi sayap kanan mengeklaim sebagai besar masjid India sebenarnya adalah kuil. Mereka secara sepihak menuduh Muslim secara paksa mengubah kuil menjadi masjid pada masa lalu.

Padahal, dikutip dari Aljazirah, sebagian besar sejarawan saat ini menolak klaim tersebut. Hanya ada sedikit bukti material untuk mendukung klaim itu, hanya saja kelompok sayap kanan ini mendapat dukungan populer yang sangat besar.

Contoh saja dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi sejumlah kontroversi seputar monumen Mughal. Bahkan Taj Mahal, sebuah monumen penting dunia, tidak luput dari kondisi itu. Kelompok Hindu sayap kanan mengeklaim tanpa bukti bahwa itu adalah kuil Hindu.

Nasib umat Islam India telah mencapai momen yang menentukan. Puluhan petisi telah diajukan oleh kelompok Hindu sayap kanan terhadap masjid di seluruh negeri.

Beberapa tahun terakhir juga terlihat aktivasi aparat informal relawan keagamaan. Mereka menggunakan prosesi keagamaan untuk membangun dominasi atas tempat ibadah Muslim, termasuk masjid dan tempat suci Muslim.

Selama beberapa perayaan festival Hindu pada 2022, termasuk Ram Navami dan Hanuman Jayanti, kelompok bersenjata Hindu kadang-kadang dipimpin oleh anggota BJP memasuki lingkungan Muslim. Mereka meneriakkan slogan-slogan cabul sambil memasang bendera safron di masjid.

Salah satu pendiri ideologi nasionalis Hindu atau Hindutva MS Golwalkar mengklaim dalam manifesto Bunch of Thoughts, mempertahankan definisi "bangsa" yang menjaga kesesuaian "alami" antara monokultur dan wilayah Hindu. Baginya, tidak termasuk di dalamnya semua orang yang dipandang hak Hindu sebagai ancaman politik atau budaya.

Pandangan ini diperkuat pula pada 2019 oleh Mahkamah Agung India. Lembaga itu mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tanah Masjid Babri diserahkan kepada umat Hindu sebagai tempat kelahiran Dewa Rama. Keputusan ini memberanikan ide bagi kelompok sayap kanan untuk beralih dari kekerasan massa ilegal ke metode legal.

Kelompok Hindu pun menantang keberadaan masjid bersejarah di Mathura dan Varanasi melalui kasus pengadilan. Pengadilan Mathura telah memerintahkan survei berdasarkan klaim para pembuat petisi bahwa tanah Masjid Shahi Idgah sebenarnya adalah tempat kelahiran yang sah dari Dewa Krishna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika