REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lewat program onboarding. Setidaknya hingga Maret 2023, sebanyak 22 juta UMKM telah onboarding masuk ke ekosistem digital. Angka itu mendekati target pemerintah 30 juta UMKM yang akan onboarding pada 2024.
"Per Maret 2023, ada peningkatan sekitar 14,07 juta UMKM onboarding dari sekitar 8 juta UMKM pada 2020," kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Liz Zeny Merry dalam konferensi pers Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa di Jakarta, dikutip Senin (24/7/2023).
Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesia E-Commerce Association/idEA, Budi Primawa menjelaskan, melalui program onboarding, para pelaku usaha mikro didorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital melalui e-commerce, baik yang dikelola pemerintah, BUMN, maupun swasta.
Menurut dia, langkah onboarding adalah salah satu bentuk digitalisasi yang memungkinkan terhubungnya para pelaku UMKM dengan ekosistem digital, seperti platform e-commerce. "Dengan onboarding lewat e-commerce, salah satunya melalui marketplace, pelaku UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru," kata Budi.
Dia menambahkan, digitalisasi dan onboarding juga terbukti telah membantu para UMKM melewati masa pandemi. Saat itu, sejumlah bisnis UMKM yang menopang sektor konsumer seperti Hotel, Restoran dan Kafe (Horeka) harus gigit jari karena pariwisata lumpuh, dan hotel serta restoran membatasi kegiatan mereka.
Saat prapandemi Covid-19, sambung dia, para pelaku UMKM merasa belum perlu membuka toko di e-commerce. Tapi ketika pandemi merebak dan pasar mereka berkurang, salah satu opsi yang mereka miliki adalah membuka toko di marketplace. Dengan toko di marketplace, pangsa pasar mereka yang baru bisa tercipta, bahkan bisa diperluas.
Di tengah geliat UMKM bertumbuh lewat e-commerce, dan salah satunya lewat marketplace, muncul kekhawatiran masuknya program TikTok Shop yang disebut-sebut Project S. Skema bisnis Project S dilaporkan akan mendahulukan produk yang dijual dari Cina lewat sistem algoritma yang diterapkan Tiktok Shop.
Dikatakan Budi, setelah mendengarkan penjelasan dari TikTok Indonesia, tidak ada Project S di Indonesia seperti yang diberitakan. "TikTok kan juga anggota IdEA. Kami mendengarkan penjelasan mereka bahwa tidak ada Project S di Indonesia," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika