REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mengaku mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi. Menurutnya, program hilirisasi Jokowi tepat untuk menguatkan industri di dalam negeri. Presiden Jokowi melarang ekspor bahan mentah sebagai implementasi program hilirisasi ini.

Benny menegaskan, Indonesia memiliki kedaulatan sendiri untuk mengatur kebijakan ekonomi maupun politik. Ia menegaskan tidak boleh ada negara manapun yang menggunggu kebijakan nasional, termasuk International Monetary Fund (IMF).

"Kita adalah negara yang mempunyai kedualatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh menganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF," tutur Benny dalam keterangan, Senin (24/7/2023).

Sejumlah spaduk bertemakan perlawanan terhadap intervensi IMF dan Amerika Serikat (AS) bertebaran di sejumlah titik di Kota Bandung dan Jakarta. Spanduk bertuliskan, "FUCK IMF, FUCK United State Of Amerika, Jangan Atur Kedualatan Indonesia...!!!" itu didominasi warna merah dan hitam, serta memasukan logo Barikade 98.

Namun, Benny mengaku belum bisa memastikan, apakah spanduk itu dipasang anggota Barikade 98. Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu mengatakan, akan menelusuri lebih lanjut tentang banyaknya spanduk, yang mengatasnamakan Barikade 98 itu.

"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Kalau melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," ujar dia.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk AS. Sebab, jelas dia, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menambahkan, upaya hilirisasi yang sedang dijalankan Presiden Jokowi, sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Yakni, berdaulat dibidang politik, berdaulat dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.

"Konsepsi Trisakti ini, sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," ujar Benny.

Benny mengaku Barikade 98 akan mengelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus konsolidasi untuk merapatkan barisan. Pihaknya memiliki rencana untuk mendemo Kedutaan Besar (Kedubes) AS, sebagai bentuk penolakan dari sikap AS dan IMF, yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi di tingkat internasional.

"Bulan Agustus nanti, Barikade akan menggelar Rakernas di Jakarta. Setelah Rakernas, kami akan melalukan aksi masa di depan Kedubes AS, mengerahkan 5 sampai 10 ribu orang. Kami akan mengecam intervensi negara asing dan mendukung langkah Presiden Jokowi," tegas Benny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika