Selasa 25 Jul 2023 06:45 WIB

Dana KJP Rp 197 Miliar Mengendap, DPRD Beri Catatan Pada Pj Gubernur DKI Heru Budi

Fraksi Nasdem menyebut pengelolaan bantuan KJP berjalan dengan buruk.

Rep: Eva Rianti/ Red: Agus raharjo
Calon pembeli melakukan transaksi menggunakan kartu jakarta pintar (KJP) saat membeli seragam sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (5/7/2023). Menjelang tahun ajaran baru 2023/2024 yang jatuh pada tanggal 10 Juli mendatang, toko seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara mulai diserbu pembeli. Menurut salah satu pedagang, mengungkapkan omset penjualan mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dibanding hari biasanya.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Calon pembeli melakukan transaksi menggunakan kartu jakarta pintar (KJP) saat membeli seragam sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (5/7/2023). Menjelang tahun ajaran baru 2023/2024 yang jatuh pada tanggal 10 Juli mendatang, toko seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara mulai diserbu pembeli. Menurut salah satu pedagang, mengungkapkan omset penjualan mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dibanding hari biasanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mayoritas fraksi partai di DPRD DKI Jakarta menyoroti kasus dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mengendap sebanyak lebih dari Rp 197 miliar. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggara 2022 pada Senin (24/7/2023).

Partai-partai yang memberi atensi pada kasus tersebut yakni PDIP, Demokrat, PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar. PDIP menyoroti kasus itu sebagai catatan pertama yang disampaikan dalam rapat paripurna yang turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Baca Juga

“Terkait dengan penyaluran bantuan sosial KJP Plus dan KJMU, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa masih ada anggaran sebesar Rp 197,55 miliar yang belum disalurkan kepada penerimanya. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut,” kata anggota DPRD DKI dari PDIP Stephanie Octavia.

Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Farazandi Fidinansyah menyinggung mengenai sistem yang tidak bekerja dengan baik dalam pendistribusian KJP sehingga masalah dana pengendapan seratusan miliar itu terjadi.